Ilustrasi (Artificial Intelligence)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mendesak Komisi XI DPR RI segera memanggil Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 8,01 persen pada pembukaan perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026.
Jansen yang juga mengaku sebagai investor kecil di pasar modal menilai, gejolak tersebut tidak bisa dianggap sebagai peristiwa pasar biasa. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola bursa, integritas perdagangan, dugaan manipulasi pasar, serta efektivitas penegakan hukum.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyaksikan pasar modal kita mengalami gejolak ekstrem tanpa evaluasi menyeluruh dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurutnya, Komisi XI DPR harus menggunakan kewenangan pengawasan untuk menyelidiki berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
Jansen meminta agar dugaan kelemahan sistemik, praktik manipulasi, maupun kegagalan pengawasan dibuka secara transparan dan ditindak tegas apabila terbukti. Ia juga mengingatkan agar persoalan mendasar tidak ditutupi dengan penjelasan normatif yang hanya meredakan kekhawatiran untuk sementara waktu.
Lebih lanjut, Jansen mendorong Komisi XI melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BEI serta efektivitas pengawasan OJK. Ia juga meminta transparansi untuk memastikan apakah gejolak pasar berkaitan dengan persoalan internal atau kebijakan penyedia indeks global MSCI.
“Jangan-jangan bukan mereka yang salah, tapi MSCI yang telah secara keterlaluan menghukum kita. Agar jelas, buka secara transparan,” ujarnya.
Selain itu, Jansen meminta pengusutan dugaan manipulasi dan perdagangan terkoordinasi yang berpotensi merugikan investor. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap mekanisme pengawasan transaksi, penghentian perdagangan sementara (trading halt), serta perlindungan investor ketika terjadi gejolak ekstrem.
Ia menekankan pentingnya target perbaikan, tenggat waktu, dan mekanisme pelaporan kepada publik agar langkah pembenahan BEI dan OJK dapat dipantau secara jelas.
Jansen menegaskan, desakan tersebut bukan untuk memicu kepanikan atau menyalahkan pihak tertentu tanpa pemeriksaan objektif. Namun, ia menilai persoalan ini terlalu serius untuk sekadar dianggap sebagai gejolak pasar biasa.
“Jangan biarkan investor Indonesia berjuang sendirian menghadapi risiko yang seharusnya dapat dicegah melalui tata kelola dan pengawasan yang baik,” tegasnya.
Jansen pun mendesak Komisi XI DPR segera memanggil pihak-pihak terkait, membuka persoalan secara transparan, serta memastikan adanya pertanggungjawaban dan reformasi nyata di pasar modal Indonesia.
