Berita

Ilustrasi

Finansial

OJK Tancap Gas Reformasi Pasar Modal Usai Evaluasi MSCI

JUMAT, 16 OKTOBER 2026 | 10:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia menyusul keputusan penyedia indeks global MSCI Inc. membuka konsultasi terkait usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

OJK menyatakan menghormati penilaian MSCI sekaligus mencermati sejumlah aspek yang dinilai masih perlu dibenahi. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, integritas, dan daya tarik pasar modal domestik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, reformasi telah berjalan melalui sejumlah kebijakan, antara lain keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1 persen, perincian klasifikasi investor, pengungkapan konsentrasi kepemilikan saham (High Shareholding Concentration/HSC), serta peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float).


“Kami menghormati view dari MSCI dan terus melakukan pembenahan dan tindak lanjut atas berbagai masukan yang diberikan,” kata Friderica dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.

Meski menghadapi evaluasi dari penyedia indeks global tersebut, OJK menilai pasar modal Indonesia masih memiliki prospek. Friderica menyebut fundamental ekonomi yang terjaga, pertumbuhan basis investor, valuasi saham yang kompetitif, serta kinerja emiten yang secara umum positif sebagai penopang pasar domestik.

Di sisi lain, OJK menegaskan pembenahan tidak berhenti pada keterbukaan informasi. Penegakan hukum juga menjadi bagian penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan investor.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, termasuk penguatan penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait,” ujar Hasan.

Ke depan, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) akan melanjutkan komunikasi dengan penyedia indeks global dan investor institusi internasional. Langkah ini ditujukan untuk menyampaikan perkembangan reformasi sekaligus menyerap masukan bagi penyempurnaan kebijakan.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya