Berikut 10 Menteri Berkinerja Terburuk, Bahlil Nomor Satu

Survei Arawicaksa Institute mencatat 10 menteri mendapat penilaian terburuk dari publik selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dari 10 Menteri yang mendapat penilaian terburuk, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menempati posisi terendah dalam skor penilaian sebesar rata-rata 1,2. 

Sejumlah nama menteri lain yang mendapat penilaian buruk adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (1,3), Menteri HAM Natalius Pigai (1,5), Menteri Perumahan Maruarar Sirait (1,6), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid (1,8).

“Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU,” kata Rudi kata peneliti senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026.

Sementara itu isu-isu terkait Koperasi Desa (Kopdes) membuat penilaian publik terhadap Mendes Yandri juga berada di papan bawah. 

“Berbagai kabar miring terhadap pelaksanaan program Kopdes perlu mendapat perhatian, supaya target mendorong ekosistem perekonomian desa bisa berjalan lebih baik dan mendapat penerimaan publik,” kata Rudi.

Sementara itu sorotan publik juga terarah pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berkaitan dengan skandal suap yang menyeret sejumlah petinggi kementerian, politisi, dan pengusaha properti terkemuka. 

“Selain itu nama Nusron juga disebut-sebut dalam kasus korupsi kuota haji yang saat ini masih dalam persidangan,” kata Rudi.

Menteri dan pejabat lain yang masuk dalam penilaian terburuk adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (2,0), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (2,1), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (2,2), Menteri Ketenaga-kerjaan Yassierli (2,2), dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (2,3).

Rudi berharap evaluasi terhadap kinerja dan penilaian para pembantunya di jajaran Kabinet Merah-Putih berlangsung secara objektif, demi keberhasilan program-program ke depan dengan tetap memperhitungkan dukungan kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3-8 Oktober 2026 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. 

Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.