Presiden Prabowo Subianto. (Foto: tangkapan layar)
Langkah Presiden Prabowo Subianto merombak menteri yang terafiliasi dengan kekuatan lama yakni mantan Presiden Joko Widodo atau kelompok politik Solo dinilai tepat sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan menuju arah politik ke depan.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, perombakan kabinet atau reshuffle tidak semata-mata didasarkan pada evaluasi kinerja menteri, hubungan personal, maupun power sharing. Lebih dari itu, reshuffle juga berkaitan dengan arah dan peta kekuatan politik yang ingin dibangun Prabowo.
“Reshuffke bukan hanya like or dislike atau berbasis power sharing, tetapi reshuffle berbasis intensitas arah ke peta politik di masa depan,” kata Pangi di Kanal Youtube Bambang Widjojanto, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurutnya, selama dua tahun pemerintahan berjalan, Prabowo telah memberikan kesempatan kepada para pembantunya untuk menunjukkan kapasitas dan loyalitas politik masing-masing.
Kesempatan menduduki jabatan strategis di pemerintahan, kata Pangi, sekaligus menjadi ruang bagi Prabowo untuk mengamati perilaku politik para menteri, termasuk mereka yang diduga diam-diam membangun kekuatan sendiri.
“Dia menaruh orang di situ kelihatan aslinya mana yang diam-diam membangun kekuatan politik, dia pasti cermati. Dia tahu ketika dikasih panggung dia ngapain,” ujarnya.
Pangi menilai, dua tahun merupakan waktu yang cukup bagi Prabowo untuk membaca dinamika dan kecenderungan politik orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahannya.
Ia mengaku sejak awal telah mengingatkan Prabowo agar tidak terus memberikan ruang kepada kelompok politik Solo yang dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya.
“Dari awal saya sudah ingatkan, berhentilah mengasuh geng Solo karena sangat berbahaya,” tegasnya.
Menurut Pangi, Prabowo semestinya sejak awal membatasi peluang bagi kelompok yang berasal dari kekuasaan sebelumnya untuk melakukan konsolidasi politik di dalam pemerintahan.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai prosedur menggergaji, yakni mencegah sisa-sisa kekuatan politik lama memanfaatkan posisi di pemerintahan untuk membangun kekuatan baru yang berpotensi mengancam konsolidasi politik Prabowo.
“Saya menyarankan juga dari jauh hari mestinya prosedur menggergaji, artinya jangan memberi kesempatan sisa kekuasaan lama untuk melakukan konsolidasi politik untuk membangun kekuatan baru karena itu membahayakan kekuatan ini,” pungkasnya.
