Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, H. Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy. (Foto: Dok PKB)
Pergantian Direktur Utama PT Garuda Indonesia harus menjadi momentum pembenahan manajemen secara menyeluruh. Pergantian terjadi di tengah upaya maskapai nasional itu melanjutkan pemulihan kinerja keuangan dan operasional.
Thomas Sugiarto Oentoro ditetapkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menggantikan Glenny H. Kairupan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, H. Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy mengatakan, pekerjaan rumah manajemen baru masih cukup besar. Garuda Indonesia masih mencatatkan kerugian sebesar 113 juta dolar AS atau setara Rp2,03 triliun pada semester I 2026.
Di sisi lain, beban bahan bakar penerbangan atau avtur melonjak 43.6% secara tahunan menjadi 677,6 juta dolar AS. Porsi biaya avtur terhadap pendapatan juga meningkat dari 30,5% menjadi 37,7%.
Padahal Garuda saat ini mengoperasikan 104 unit armada pesawat dengan total aset mencapai 7,37 milliar dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut manajemen baru untuk mengoptimalkan aset, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap keputusan bisnis berdampak terhadap perbaikan kinerja perusahaan.
“Pergantian Dirut harus diikuti pembenahan manajemen secara nyata. Garuda membutuhkan tata kelola yang profesional, efisiensi yang terukur, dan pelayanan yang semakin baik. Jangan sampai pergantian pimpinan hanya menjadi perubahan struktural tanpa dampak terhadap kinerja perusahaan”. ujar Gus Rivqy, Jumat, 9 Oktober 2026.
Selain kinerja keuangan, Gus Rivqy kembali menyoroti kebijakan bagasi Garuda Indonesia yang dinilai berpotensi membebani penumpang. Dari sejumlah keluhan masyarakat, memperlihatkan penumpang harus menggabungkan dua hingga tiga koli menjadi satu agar sesuai dengan ketentuan bagasi.
“Saya kembali menyuarakan bahwa Garuda harus meninju ulang kebijakan terkait bagasi. saya melihat kebijakan ini memaksa penumpang mengemas dua sampai tiga koli menjadi satu. Tentu ini sangat membebani penumpang, dan tentu menurut saya ini yang disebut “bersatu kita teguh, bercerai bayar bagasi tambahan”.
Ini menjadi bahan evaluasi bahwa kebijakan komersial harus mempertimbangkan kenyamanan dan kepentingan konsumen”. tegas Gus Rivqy.
Ia juga menegaskan, upaya menekan biaya operasional tidak seharusnya hanya berorientasi pada kebijakan yang menambah beban konsumen. Manajemen baru perlu mengevaluasi kebijakan ini secara transparan serta mencari solusi yang tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kualitas pelayanan.
Gus Rivqy berharap direksi baru mampu menetapkan target kinerja yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Garuda Indonesia. Garuda harus semakin sehat secara bisnis, efisien dalam operasional, dan tetap memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat.
