Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Giorgia Meloni)
Rencana Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni merombak sistem pemilu menuai kritik dari kubu oposisi.
Mereka menilai perubahan aturan menjelang pemilihan umum 2027 itu berpotensi menguntungkan koalisi pemerintah dan memperbesar peluang Meloni mempertahankan kekuasaan.
Dikutip dari RT, Jumat 9 Oktober 2026, rancangan undang-undang (RUU) reformasi pemilu tersebut telah mendapat dukungan 228 suara, sementara 144 anggota parlemen menolak dalam pemungutan suara di majelis rendah pada Rabu, waktu setempat. Pemerintah kini semakin dekat memperoleh persetujuan akhir atas perubahan sistem pemilu tersebut.
Melalui reformasi ini, pemerintah mengusulkan sistem pemilu proporsional yang memberikan tambahan kursi parlemen kepada koalisi pemenang apabila memperoleh sedikitnya 42 persen suara. Bonus tersebut mencakup 105 kursi, terdiri dari 70 kursi di majelis rendah dan 35 kursi di Senat.
Jika tidak ada koalisi yang mencapai ambang batas tersebut, atau koalisi berbeda memenangkan kedua majelis, kursi parlemen akan dibagikan secara proporsional tanpa tambahan kursi. Sistem baru ini akan menggantikan aturan saat ini yang menggabungkan pemilihan langsung di daerah pemilihan dengan sistem perwakilan proporsional.
Partai-partai oposisi menilai perubahan tersebut sebagai upaya mengubah aturan politik menjelang pemilu. Mereka juga mempertanyakan konstitusionalitas pemberian kursi bonus kepada koalisi pemenang.
“Ketakutan, kebohongan, penghinaan, dan kegagalan. Inilah ciri-ciri undang-undang pemilu yang disahkan pada menit-menit terakhir di tahun terakhir masa jabatan parlemen,” kata Anna Ascani dari Partai Demokrat.
Di sisi lain, Meloni membantah reformasi itu dirancang untuk menguntungkan koalisi kanan-tengah yang dipimpinnya. Ia beralasan, perubahan tersebut diperlukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, siapa pun yang memenangkan pemilu.
“Saya rasa ini bukan undang-undang yang menguntungkan kubu kanan-tengah, tetapi siapa pun yang memenangkan pemilihan akan memiliki jumlah suara yang cukup untuk memerintah,” kata Meloni pada Juni lalu.
Namun, rencana tersebut juga memunculkan kekhawatiran di dalam koalisi pemerintah sendiri. Sejumlah anggota parlemen menilai sistem baru itu justru berpotensi menguntungkan oposisi kiri-tengah jika mereka mampu bersatu, serta partai-partai pesaing yang lebih kecil, menurut laporan Financial Times.
RUU reformasi pemilu tersebut telah disetujui Senat dan kini menghadapi tahap akhir di majelis rendah. Pemilihan umum Italia berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2027, sehingga perubahan aturan ini menjadi salah satu isu politik penting menjelang pemungutan suara.
