Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri di Istana Negara, pada Rabu 7 Oktober 2026, memiliki arti strategis, karena tidak sekadar menjadi agenda rutin Presiden bersama jajaran pimpinan institusi pertahanan dan keamanan.
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan, pertemuan itu menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi mengenai arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat kesiapan TNI dan Polri menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
“Ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam membangun konsolidasi pertahanan dan keamanan nasional sekaligus memastikan adanya kesamaan visi menghadapi tantangan ke depan,” kata Ginting, dikutip Jumat 9 Oktober 2026.
Ia menilai, pesan Presiden Prabowo mengenai pentingnya profesionalisme, peningkatan pendidikan dan latihan, penguasaan teknologi, kemampuan menghadapi perang hibrida, drone, teknologi informasi serta ancaman siber merupakan arahan yang sangat relevan dengan perkembangan ancaman keamanan modern.
Menurutnya, perang dan konflik masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan maupun persenjataan konvensional. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu.
“Militer dan kepolisian masa depan membutuhkan personel yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu berpikir strategis, menguasai teknologi dan memahami dinamika geopolitik,” kata Ginting.
Ginting juga mengapresiasi penekanan Presiden agar TNI dan Polri tidak mengedepankan ego sektoral. Menurut dia, kompleksitas ancaman keamanan saat ini memang membutuhkan koordinasi lintas institusi yang semakin kuat.
Terorisme, kejahatan siber, perdagangan manusia, narkotika, konflik sosial, bencana, ancaman terhadap objek vital hingga perang hibrida membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga negara.
Namun, Ginting mengingatkan bahwa penguatan sinergi harus tetap berada dalam koridor pembagian kewenangan yang jelas.
“TNI mempunyai mandat utama dalam pertahanan negara, sedangkan Polri mempunyai mandat utama dalam keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Karena itu, sinergi harus dibangun melalui koordinasi, bukan tumpang tindih kewenangan,” kata Ginting.
Ia menegaskan, TNI tidak boleh menjadi polisi dan Polri tidak boleh berubah menjadi militer. Pembagian fungsi tersebut merupakan bagian penting dari desain negara demokratis pascareformasi.
“Presiden memang membutuhkan TNI dan Polri yang solid. Tetapi soliditas itu harus berarti solid dalam menjalankan konstitusi dan hukum, bukan solid dalam kepentingan politik praktis,” pungkas Ginting.
