Berita

Hotel Bumi Wiyata. (Foto: Istimewa)

Finansial

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 18:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

PT Bumiputera Wisata selaku pengelola Hotel Bumi Wiyata menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh hak pekerja yang terdampak penghentian operasional hotel, dan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan perusahaan menyusul perhatian publik terhadap penghentian operasional Hotel Bumi Wiyata serta proses PHK terhadap sebanyak 104 pekerja.

Direktur PT Bumiputera Wisata, Mushery, menjelaskan bahwa keputusan menghentikan operasional hotel tidak diambil secara tiba-tiba. 


"Keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kerugian secara terus-menerus," kata Mushery dalam keterangan tertulis, Kamis 8 Oktober 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang telah melalui proses audit. Atas dasar kondisi bisnis tersebut, perusahaan kemudian mengambil keputusan untuk menghentikan operasional hotel dan melakukan PHK terhadap para pekerja.

“Kami memahami bahwa ini masa yang tidak mudah bagi rekan-rekan pekerja dan keluarganya. Karena itu, kami berkomitmen menyelesaikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum dan tetap membuka ruang dialog untuk mencari penyelesaian terbaik bagi semua pihak,” ujar Mushery.

PT Bumiputera Wisata juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dengan perwakilan pekerja pada 23 September 2026.

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Depok yang telah memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian persoalan hubungan industrial tersebut.

Perusahaan menyatakan menyambut baik usulan penyelesaian yang disampaikan Gubernur Jawa Barat dalam pertemuan tersebut. Meskipun pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan, perusahaan memastikan proses dialog tetap terbuka.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Bumiputera Wisata, Elia Daniel Gagola, menegaskan bahwa perusahaan tidak mengabaikan hak-hak pekerja dalam proses penghentian operasional maupun PHK.

Menurut Elia, posisi perusahaan adalah menyelesaikan persoalan tersebut melalui koridor hukum dan mekanisme hubungan industrial, sehingga setiap hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dibahas secara objektif.

“Yang ingin kami tegaskan, perusahaan tidak menutup mata terhadap hak-hak pekerja. Justru karena persoalan ini menyangkut hak dan kewajiban para pihak, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, data, serta mekanisme hubungan industrial yang tersedia,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya