Berita

Ilustrasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026 (Sumber: Gemini Generated Image)

Nusantara

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 17:48 WIB | OLEH: TIFANI

RMOL.Bantuan pemerintah untuk masyarakat hingga akhir 2026 menjadi perhatian setelah sejumlah stimulus ekonomi disiapkan untuk kuartal IV 2026. Dukungan tersebut mencakup bantuan tunai, insentif perpajakan, keringanan iuran jaminan sosial, hingga program peningkatan keterampilan bagi pekerja.

Sejumlah kebijakan juga diproyeksikan berlanjut pada 2027. Karena itu, pekerja perlu mengetahui daftar bantuan pemerintah, insentif ekonomi, serta program perlindungan sosial yang masih berjalan hingga akhir 2026 dan kebijakan yang disiapkan untuk tahun berikutnya.

Bantuan Pemerintah hingga Akhir 2026


Mengutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, terdapat sejumlah program bantuan, insentif, dan stimulus yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pekerja. Berikut daftar bantuan pemerintah dan program pendukung pekerja hingga akhir 2026:

1. BSU Rp300.000 per Bulan

Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima pekerja mencapai Rp900.000.

Program BSU menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun. Bantuan ini menjadi salah satu stimulus ekonomi yang diberikan untuk menjaga daya beli pekerja.

2. Perluasan Pengurangan PPh Pasal 21

Keringanan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 juga disiapkan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Kebijakan tersebut akan berlaku pada 2027 dan diperluas ke seluruh sektor. 

Program ini ditujukan kepada sekitar 7,5 juta pekerja. Selain perluasan pengurangan PPh Pasal 21, pemerintah bersama Kementerian Keuangan juga membahas penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Insentif PPN untuk Pembelian Rumah

Dukungan bagi masyarakat berpenghasilan tetap juga diberikan melalui insentif pembelian rumah. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diperpanjang hingga 2027 untuk pembelian rumah dengan harga sampai Rp2 miliar.

PPN DTP atas bagian harga sampai Rp2 miliar juga diberikan untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar. Selain insentif pajak tersebut, tersedia skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen. 

Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan tetap hingga sekitar Rp17 juta untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp500 juta.

4. Diskon Iuran JKK dan JKM

Keringanan iuran jaminan sosial juga masuk dalam daftar kebijakan yang disiapkan untuk pekerja. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) direncanakan berlanjut pada 2027 bagi pekerja bukan penerima upah.

Sementara itu, pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan akan disesuaikan dengan skala penghasilan penerima.

5. Bantuan Beras 30 Kg

Bantuan pangan beras disalurkan sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan periode tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh total 30 kilogram beras.

Program bantuan beras menyasar 33.244.408 KPM yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp17,5 triliun.

Bantuan pangan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang langsung menyasar kebutuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2026.

6. Program Magang dan Pelatihan Vokasi

Bantuan pemerintah bagi pekerja tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan tunai. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja juga dilakukan melalui program magang dan pelatihan vokasi.

Program magang ditargetkan diikuti 150.000 peserta. Sementara itu, pelatihan vokasi ditujukan kepada 300.000 orang untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja.

Program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi pekerja sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri.

7. Pembukaan Rekening Bank bagi Warga Usia di Atas 17 Tahun

Program berikutnya berupa pembukaan rekening bank bagi warga negara berusia lebih dari 17 tahun, dengan fokus pada masyarakat yang berada dalam desil 1 hingga 4. Program ini perlu dibedakan dari bantuan tunai karena pembukaan rekening tidak otomatis berarti penerima akan mendapatkan sejumlah uang. 

Penetapan penerima masih melalui proses pemeriksaan silang data antar-kementerian dan lembaga untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

8. Aturan Pajak Baru untuk Logam Mulia

Kebijakan fiskal lainnya berkaitan dengan sektor industri perhiasan dan logam mulia. Pemerintah menyusun standar PPN baru untuk logam mulia dengan kadar 99,9 persen.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian sekaligus mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal di sektor industri terkait.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya