Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Komisaris PT Dalihan Natolu Grup hingga pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara mendapatkan giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Kamis, 8 Oktober 2026, tim penyidik memanggil lima orang sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Padang Sidempuan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Para saksi yang dipanggil, yakni Hendrik Gunawan Harahap selaku Plt Kadis PUTR Pemkab Padang Lawas Utara, Todungan Harahap selaku Kasubag Umum Kepegawaian pada Dinas PUPR Pemkab Padang Lawas Utara, Ikhsan Harahap selaku Kabid Binamarga PUTR Pemkab Padang Lawas Utara.
Selanjutnya, Mariam selaku Bendahara PT Dalihan Natolu Grup, dan Taufik Hidayat Lubis selaku Komisaris PT Dalihan Natolu Grup.
Sebelumnya pada Selasa, 5 Mei 2026, KPK mengungkapkan pihaknya tengah melakukan penyidikan baru yang merupakan pengembangan dari kasus yang diawali OTT ini. Pengembangan itu diawali dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum tanpa adanya tersangka.
Dalam perkembangannya, pada Rabu, 7 Oktober 2026, KPK mengumumkan telah menerbitkan Sprindik tersangka pada September 2026. Pada Sprindik itu, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Akan tetapi, identitas para pihak yang ditetapkan tersangka belum diungkapkan.
Namun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, para pihak yang ditetapkan tersangka, yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja selaku Kepala BBPJN Sumut tahun 2024-2025, Dicky Erlangga selaku Kasatker PJN Wilayah I Balai BBPJN Sumut tahun 2023-2025, Rahmad Parulian selaku Kasatker PJN Wilayah I BBPJN Sumut tahun 2021-2023, Munson Ponter Paulus Hutauruk selaku PPK 1.4 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumut tahun 2021-2023.
Selanjutnya, Faisal selaku PPK 1.1 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumut tahun 2023-2025, Heri Handoko selaku PPK 1.2 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumut tahun 2023-2025, T Rahmatsyah Putra alias Dadam selaku Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut tahun 2023-2024, dan Manaek Manalu selaku PPK 2.2 di Satuan Kerja Wilayah II BBPJN Sumut tahun 2023-2025.
Kasus ini merupakan pengembangan OTT pada Kamis, 26 Juni 2025, terkait dengan beberapa proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Pemprov Sumut dan di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut.
Proyek di Dinas PUPR Pemprov Sumut, yakni preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2023 dengan nilai proyek Rp56,5 miliar; preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2024 dengan nilai proyek Rp17,5 miliar, rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025, dan preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2025.
Sedangkan proyek pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut, yaitu proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp96 miliar, dan proyek pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp61,8 miliar. Sehingga total nilai proyek setidaknya sebesar Rp231,8 miliar.
Dari hasil OTT itu, KPK menetapkan 3 anak buah Gubernur Bobby Nasution, yakni Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut, Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Pemprov Sumut merangkap PPK, dan Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut.
Adapun dari swasta, yakni M Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup, dan M Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT Rona Na Mora.
