Berita

Gedung DPR RI. (Foto: istimewa)

Politik

Putusan MK Bisa Hilang Ditelan Bumi Tanpa Gerakan di DPR

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 14:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tindak lanjut DPR menjadi faktor penting setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, jika tidak ada langkah politik dari anggota DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut, maka putusan MK berisiko tidak menghasilkan dinamika politik lanjutan.

“Kalau kita melihat kekuatan politik hari ini, Gibran versus semua anggota DPR RI. Karena apa pun judulnya, Gibran tidak mempunyai kekuatan politik yang saat ini di parlemen,” kata Adi, Kamis, 8 Oktober 2026.


Ia membandingkan posisi Gibran dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), yang ketika menjabat wapres memiliki basis kekuatan politik melalui Partai Golkar.

“Beda ceritanya seperti Pak JK dulu. Sekalipun posisinya sebagai orang Wapres, tapi kekuatan politiknya ada di Partai Golkar,” ujarnya.

Menurut Adi, keberadaan basis politik di parlemen dapat memunculkan dinamika ketika seorang pejabat menghadapi persoalan politik. Sementara itu, Gibran saat ini tidak tercatat sebagai kader partai politik mana pun.

“Per hari ini tidak ada partai politik manapun yang menjadi bagian dari Gibran. Gibran tidak menjadi kader partai manapun, ia tentu tidak akan ada resistensi. Tidak akan ada gejolak dan tidak akan ada penolakan apa pun,” jelasnya.

Karena itu, Adi menilai jika terdapat anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak angket atau pembentukan panitia khusus untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, langkah itu tidak serta-merta menghadapi resistensi politik dari partai tertentu yang menjadi basis Gibran.

Sebaliknya, Direktur Parameter Politik Indonesia itu mengingatkan putusan MK tersebut berpotensi kehilangan gaung politik apabila tidak ada langkah lanjutan dari DPR.

“Begitupun sebaliknya, kalau tidak ada gerakan apa pun maka putusan MK ini akan hilang ditelan bumi,” tegasnya.

Pada akhirnya, kata Adi, tindak lanjut atas putusan MK sangat bergantung pada dinamika dan konsolidasi politik partai-partai yang memiliki kekuatan di parlemen.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya