Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Komisi II DPR Belum Terima Salinan Putusan MK soal Gibran

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 14:28 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komisi II DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang menyoroti persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Komisi II mengaku belum menerima salinan resmi putusan tersebut sehingga belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh.

“Yang pertama, mungkin tentu kami menghormati, menghargai apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun secara resminya kami belum menerima salinan dari putusan MK,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Bahtra Banong di Kompleks Parlemen, Kamis, 8 Oktober 2026. 


Menurutnya, Komisi II akan mempelajari substansi putusan tersebut setelah salinan resmi diterima.

“Kami tentu akan mempelajari, mengkaji secara komprehensif apa-apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, nanti mungkin berikutnya kami akan sampaikan kepada publik,” ujar Bahtra.

Bahtra menegaskan, sikap Komisi II terhadap putusan MK akan disampaikan setelah proses kajian dilakukan. Ia tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai substansi perkara maupun kemungkinan tindak lanjutnya.

Dalam putusannya pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tingkat SMA atau sederajat sebagaimana syarat dalam UU Pemilu.

Namun, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menegaskan perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden karena statusnya tidak lagi berada dalam rezim sengketa hasil Pilpres.

MK menyebut penilaian mengenai keabsahan syarat calon berada di luar kewenangannya dan menjadi ranah lembaga lain yang berwenang menurut UUD 1945.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya