Berita

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Don Ritto, Nurman Heri dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober 2026 (Foto: RMOL)

Politik

Hakim Harus Teliti Presumptive Justice di Persidangan Febrie Adriansyah

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 14:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan sejumlah pihak ketiga atau proxy serta pendirian kantor hukum menjadi sorotan utama dalam sidang perdana mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengamat kebijakan publik, Yanuar Wijanarko, menyatakan bahwa penegakan hukum yang kredibel harus berdiri di atas prinsip due process of law yang ketat guna menghindari jebakan asumsi relasi kuasa. 

Yanuar menilai majelis hakim perlu menggarisbawahi dugaan perbuatan pemerasan atau penerimaan gratifikasi secara langsung (direct corrupt act), terutama dalam konstruksi perkara yang menyandarkan alur pembuktian pada perantara atau orang kepercayaan seperti Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto.


"Tanpa adanya bukti transfer atau perintah eksplisit yang memvalidasi perbuatan melawan hukum secara personal, asumsi keterlibatan berisiko melahirkan presumptive justice atau keadilan berbasis asumsi," ujar Yanuar kepada wartawan pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Terkait dakwaan TPPU yang mencakup penempatan dana, pembelian aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan emas, hingga konversi valuta asing, Yanuar mendorong pihak pengadilan untuk menguji standar pembuktian ilmiah yang rigid. Menurutnya, pembuktian hukum modern tidak boleh bersandar pada narasi verbal semata.

"Pelacakan asal-usul harta kekayaan wajib dilakukan secara transparan melalui audit akuntansi forensik yang independen dengan berpegang teguh pada prinsip follow the money," jelas Yanuar.

Ia menambahkan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menyajikan rekam jejak digital dan dokumen perbankan yang memenuhi standar beyond reasonable doubt tanpa menyisakan celah penafsiran ganda. Setiap klaim kepemilikan modal pada perusahaan afiliasi juga harus diuji secara objektif berdasarkan akta autentik, bukan sekadar opini subjektif penuntut.

Sebagai informasi, Febrie Adriansyah didakwa melakukan TPPU bersama tiga orang lainnya, yakni Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang, dalam kurun waktu 2020 hingga 2026. 

Jaksa Penuntut Umum memaparkan bahwa Febrie diduga menempatkan dan mentransfer dana ke sejumlah rekening, menyamarkannya sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, membelanjakannya untuk pembelian aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan emas, serta menukarkannya dengan mata uang asing yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya