Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Foto: RMOL)
Pemerintah memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Papua. Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni mengatakan, dari 13 SPPG tersebut, 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya berada di wilayah non-3T.
"Untuk Provinsi Papua ada 13 SPPG yang resmi diluncurkan hari ini dan sebanyak 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T," kata Nurjaeni di Jayapura, Sabtu, 4 Oktober 2026.
Perluasan tersebut didukung Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura. Di seluruh wilayah Papua Raya, sebanyak 36 dapur disiapkan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Namun, perluasan layanan tersebut dibarengi dengan pengetatan pengawasan. BGN melakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang mengalami kendala operasional, termasuk menyusul kasus keracunan makanan.
Nurjaeni mengatakan, empat SPPG di Papua telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi. Sementara SPPG yang mengalami insiden serius akan ditutup sementara untuk menjalani evaluasi dan perbaikan.
"Sementara SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan dan baru dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak oleh dinas kesehatan," ujarnya.
BGN bersama Pemprov Papua dan sejumlah instansi sebelumnya meresmikan salah satu SPPG di Kabupaten Jayapura pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Di sisi lain, dukungan terhadap keberlanjutan program MBG tercermin dalam survei nasional Indonesia Network Election Survey (INES) yang digelar pada 14-20 September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi.
Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan, 78,2 persen responden menyatakan setuju program MBG dilanjutkan. Sebanyak 18,4 persen tidak setuju dan 3,4 persen tidak memberikan jawaban.
"Hal ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan program ini terbukti mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat," kata Andri dikutip Kamis, 8 Oktober 2026.
Survei yang sama mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 82,1 persen. Perluasan MBG ke Papua, khususnya wilayah 3T, menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pemenuhan gizi sekaligus memastikan standar kelayakan dan keamanan layanan tetap terpenuhi.
