Berita

Pemilik BJU Grup Hendarto resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI pada Kamis, 28 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

SC Lowy Keberatan Aset Hendarto Dirampas Negara, Tempuh Jalur Hukum

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 13:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kreditur SC Lowy mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjerat pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera, Hendarto.

Keberatan tersebut diajukan terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Hendarto yang telah divonis delapan tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi terkait pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2014-2015.

Penasihat hukum SC Lowy, Arie Nobelta Kaban dan Michael Pohan, mengajukan permohonan tersebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan sebagai termohon.


Kuasa hukum SC Lowy, Arie Nobelta Kaban mengatakan, bahwa Hendarto merupakan kreditur SC Lowy melalui kepemilikan PT Bara Jaya Utama. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban utang kepada kliennya sekitar Rp967 miliar yang dijamin dengan hak tanggungan, fidusia, serta corporate guarantee dari PT Kalimantan Prima Nusantara.

"Hendarto merupakan Kreditur SC Lowy pemilik PT Bara Jaya Utama yang memiliki utang kepada kliennya sekitar Rp967 miliar dengan jaminan hak tanggungan, fiducia dan corporate guarantee dari PT Kalimantan Prima Nusantara," kata Kaban kepada wartawan, Kamis, 8 Oktober 2026.

Keberatan diajukan karena sejumlah aset yang menjadi jaminan kepada SC Lowy dalam perkara tersebut diputuskan untuk disita dan dirampas untuk negara.

Menurut Kaban, aset-aset tersebut sebelumnya juga telah berada dalam penguasaan aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan. Kondisi itu membuat pihak kreditur tidak dapat menjalankan hak eksekusi terhadap aset yang menjadi jaminan.

Selain persoalan aset, SC Lowy turut mempertanyakan dasar hukum penyitaan terhadap dokumen-dokumen pendirian PT Kalimantan Prima Nusantara.

Kaban menilai perlu ada pemisahan antara badan hukum perseroan dengan pemegang sahamnya. Terlebih, pemegang saham mayoritas PT Kalimantan Prima Nusantara disebut merupakan PT Bara Jaya Utama, bukan Hendarto secara langsung.

"Perseroan merupakan entitas terpisah (separate legal entity) oleh karena itu jika pemegang sahamnya melakukan tindak pidana tidak serta merta dilakukan penyitaan dan perampasan," tuturnya.

Ia menegaskan, putusan pidana tidak serta-merta menghapus hak keperdataan pihak yang memiliki kepentingan terhadap aset yang dijadikan jaminan.

"Hak keperdataan klien kami tetap melekat pada obyek benda yang dijaminkan demikian pula corporate guarantee tidak serta merta hilang akibat putusan pengadilan, kami akan menempuh upaya-upaya hukum yang ada jika hak-hak klien kami di abaikan imbuhnya," tegasnya.

Menurut Kaban, persoalan tersebut juga menyangkut kepastian hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan keperdataan dengan terdakwa.

Ia menilai penyitaan hingga perampasan aset untuk pembayaran uang pengganti tetap harus memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Hal itu dinilai penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan persoalan hukum baru maupun ketidakpastian bagi dunia usaha.

"Bahwa praktik penyitaan harta benda tersangka atau terdakwa Tipikor yang kemudian di ikuti dengan perampasan dan lelang untuk pembayaran pidana uang pengganti tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beritikad baik akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak iklim investasi di Indonesi," urainya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya