Berita

Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming. (Foto: Berita Jakarta)

Politik

Pemakzulan Gibran Tergantung Kemauan Istana

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 10:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak hanya bergantung pada keberanian DPR menggunakan hak konstitusionalnya, tetapi juga pada kemauan politik Istana.

Pengamat politik Andi Yusran menilai relasi kekuasaan antara Presiden, DPR, dan partai politik di parlemen membuat proses politik terhadap Gibran sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah.

“Pertanyaannya adalah apakah DPR memiliki nyali menggunakan hak dan memproses pemakzulan Gibran?” kata Andi kepada RMOL, Kamis, 8 Oktober 2026.


Menurutnya, secara politik, langkah DPR tersebut sulit dilepaskan dari relasi kekuasaan antara Presiden dengan DPR maupun partai-partai politik di parlemen.

“Melihat relasi kuasa yang hegemon oleh Presiden vis-a-vis DPR/parpol parlemen, maka sepertinya penggunaan hak DPR tersebut sangat tergantung kepada kemauan ‘Istana’,” tandasnya.

Andi menyampaikan pandangan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan Denny Indrayana mengenai syarat pendidikan Gibran.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Karena itu, menurut Andi, bola politik selanjutnya berada pada DPR dan kekuatan politik yang ada di parlemen. Apakah persoalan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak, pada akhirnya sangat ditentukan oleh dinamika politik dan sikap Istana.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya