Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

Narasi Pemakzulan Gibran Bisa Terus Bergulir

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 01:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri polemik politik yang berkembang di tengah masyarakat.

MK memang tidak menjatuhkan diskualifikasi terhadap Gibran. Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.

“MK tidak mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran. Persoalannya, putusan MK justru menyisakan pertanyaan besar mengenai temuan tentang syarat pendidikan Gibran,” kata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Kamis 8 Oktober 2026.


Amir menilai langkah hukum yang ditempuh Denny Indrayana cs tidak berhenti pada putusan MK. Denny bahkan menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke DPR dan mendorong adanya proses politik terhadap Gibran.

“Ini berarti persoalannya bergeser dari ruang sengketa hasil pemilu ke ruang politik ketatanegaraan,” kata Amir.

Amir juga menyoroti sikap kuasa hukum pemohon, termasuk Bambang Widjojanto, yang menurutnya terlalu agresif dalam membawa persoalan ijazah Gibran ke arah pemakzulan.

Menurut Amir, tuntutan agar DPR dan MPR memproses pemberhentian Gibran merupakan langkah politik yang dramatis karena mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki prosedur konstitusional yang panjang.

“Pengacara pemohon terlalu agresif, termasuk meminta MPR memakzulkan Gibran. Padahal mekanisme pemakzulan tidak sesederhana menyampaikan tuntutan politik,” kata Amir.

UUD 1945 memang membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A. Pasal tersebut menyebut Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun, mekanisme tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena muncul suatu putusan atau temuan hukum.

Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau mengenai tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Karena itu, menurut Amir, persoalan penting berikutnya justru bagaimana DPR membaca dan memaknai putusan MK tersebut.

“Ini yang harus dilihat DPR. Apakah persoalan ketidakcukupan syarat pendidikan itu masuk ke Pasal 7A, atau tidak. Kemudian apakah ada unsur perbuatan tercela. Itu bukan keputusan pengamat, bukan keputusan pengacara, tetapi harus melalui mekanisme konstitusional,” pungkas Amir.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya