Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

Ijazah Gibran Tidak Ada, Siapa Tanggung Jawab Saat Memverifikasi?

RABU, 07 OKTOBER 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ramai dibahas usai MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau sertifikat yang menunjukkan dia telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas.

Pengamat politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai putusan tersebut telah menggeser substansi perdebatan. 

Menurutnya, persoalan politik yang muncul saat ini bukan lagi sekadar soal keaslian atau kepalsuan ijazah, melainkan bagaimana persyaratan pendidikan calon wakil presiden diverifikasi pada Pemilu 2024.


“Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang secara politik adalah, kalau dokumen pendidikan itu menjadi syarat pencalonan, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan syarat tersebut terpenuhi?” kata Iqbal kepada wartawan, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurut Iqbal, temuan MK membuat publik wajar mempertanyakan proses yang terjadi sebelumnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Gibran secara personal. Institusi yang terlibat dalam proses penyetaraan pendidikan, verifikasi persyaratan pencalonan, hingga pengawasan pemilu juga perlu menjelaskan perannya masing-masing.

“Karena ini menyangkut calon wakil presiden, standar verifikasinya seharusnya sangat ketat. Kalau sekarang muncul pertanyaan atas dokumen dasarnya, maka seluruh rantai verifikasinya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” kata Iqbal.

Menurutnya, transparansi menjadi penting untuk menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

“Buka dokumen yang digunakan, jelaskan proses penyetaraan dan verifikasinya, sehingga publik bisa menilai apakah persoalannya ada pada dokumen, prosedur, regulasi, atau memang terdapat kelemahan dalam proses verifikasi,” pungkas Iqbal.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya