Ahmad Khozinudin Cs Masih Ngotot Laporkan Gibran ke Bareskrim

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat keterangan (Suket) dalam proses pencalonan Wakil Presiden (Wapres) ke Bareskrim Polri pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Hal itu dilakukan Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melalui Kuasa Hukum, Ahmad Khozinudin. Ia menjelaskan pihaknya melaporkan Gibran dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHP.PNS/XIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

“Objek yang dilaporkan Suket, pasal yang dilaporkan 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan Suket tadi yakni Gibran,” kata Khozinudin di Bareskrim Polri.

Ia pun menegaskan, meskipun MK tidak menerima permohonan atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), namun ada fakta baru dalam pertimbangan hukumnya terutama soal ijazah Gibran.

“Mahkamah (MK) telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA. Bahkan bukan hanya ijazah SMA, tidak pula memiliki ijazah SMK, tidak pula memiliki ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan,” jelas Khozinudin.

Sementara, lanjut Khozinudin, satu-satunya syarat yang diajukan Gibran saat mencalonkan diri yakni Suket dengan nomor 9149 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

“Suket inilah yang kemudian dianggap sebagai standar penyetaraan pendidikan Gibran yang dianggap setara dengan pendidikan SMA,” pungkas Khozinudin.

Sebelumnya, Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan Regas dari organisasi masyarakat Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) juga telah melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri pada Sabtu, 3 Oktober 2026. 

Khozinudin mencontohkan, keterangan dalam sebuah dokumen dapat dipersoalkan bila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Redaksi 'telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS', ini harus diselidiki, apakah benar," ujarnya.

Dokumen itu kemudian disebut digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

"Jadi, yang menerbitkan kita adukan, yang menggunakan dokumen ini juga kita adukan," tandasnya.