Berita

Ilustrasi

Pemerintahan

Pemerintah Buka Peluang Moratorium Industri Nikel Setengah Jadi

RABU, 07 OKTOBER 2026 | 15:19 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mempertimbangkan moratorium sementara terhadap industri nikel yang menghasilkan produk setengah jadi untuk mengantisipasi kondisi oversupply dan menjaga harga komoditas tersebut.

Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah ingin mengalihkan dorongan hilirisasi menuju industri yang menghasilkan produk hilir secara langsung.

“Kalau memang kita sudah terjadi oversupply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. 


Menurutnya, kapasitas produksi tidak harus dimaksimalkan ketika kondisi pasar global mengalami kelebihan pasokan. Strategi tersebut diperlukan agar harga nikel tidak semakin tertekan.

“Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh. Karena itu ada namanya strategi,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin komoditas nikel dijual murah hanya karena produksi terus digenjot. Kapasitas terpasang pun dapat diatur agar produksi menyesuaikan kondisi oversupply.

“Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan nikel perlu dilakukan secara berkelanjutan karena berbeda dengan komoditas yang dapat diperbarui. 

“Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa,” pungkas Bahlil.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya