Pemerintah Buka Peluang Moratorium Industri Nikel Setengah Jadi

Pemerintah mempertimbangkan moratorium sementara terhadap industri nikel yang menghasilkan produk setengah jadi untuk mengantisipasi kondisi oversupply dan menjaga harga komoditas tersebut.

Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah ingin mengalihkan dorongan hilirisasi menuju industri yang menghasilkan produk hilir secara langsung.

“Kalau memang kita sudah terjadi oversupply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. 

Menurutnya, kapasitas produksi tidak harus dimaksimalkan ketika kondisi pasar global mengalami kelebihan pasokan. Strategi tersebut diperlukan agar harga nikel tidak semakin tertekan.

“Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh. Karena itu ada namanya strategi,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin komoditas nikel dijual murah hanya karena produksi terus digenjot. Kapasitas terpasang pun dapat diatur agar produksi menyesuaikan kondisi oversupply.

“Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan nikel perlu dilakukan secara berkelanjutan karena berbeda dengan komoditas yang dapat diperbarui. 

“Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa,” pungkas Bahlil.