Berita

Kebersamaan Presiden ke-7 RIJoko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: istimewa)

Politik

Prabowo Kini Bak Odysseus Kuda Troya di Hadapan Jokowi

RABU, 07 OKTOBER 2026 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak hanya berdampak pada legitimasi Wakil Presiden, tetapi juga berpotensi melemahkan struktur kekuasaan yang selama ini dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, melihat perubahan posisi politik Presiden Prabowo Subianto dalam relasinya dengan Jokowi semakin terlihat setelah Prabowo mengonsolidasikan kekuasaan pemerintahan dan politik.

Menurut Henri, Prabowo yang sebelumnya terkesan berada dalam bayang-bayang Jokowi kini semakin menunjukkan kendali langsung atas pemerintahan dan parlemen.


“Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odyssey dalam mitologi Kuda Troya. Ia berani menunjukkan jati diri setelah benar-benar pegang kendali sebagai penguasa negeri ini,” kata Henri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Henri menilai Prabowo semakin percaya diri menunjukkan kendali politiknya. Salah satunya melalui penataan pemerintahan dengan menempatkan orang-orang yang dipercaya, sekaligus menggeser sejumlah figur yang sebelumnya dekat dengan Jokowi dari posisi yang dinilai strategis.

Dalam konteks tersebut, Henri melihat posisi Gibran juga menghadapi situasi yang berbeda setelah putusan MK.
Selama ini, Gibran memiliki posisi politik yang kuat dan bahkan dipandang sebagai salah satu tumpuan masa depan politik Jokowi. Namun, putusan MK mengenai syarat pendidikannya dinilai dapat membatasi ruang politik Gibran.

“Ditambah kalau selama ini Wapres Gibran itu punya posisi kuat, bahkan jadi tumpuan masa depan politik Jokowi, pascaputusan MK, posisi Gibran akan serba salah,” tutur Henri.

Ia menilai Gibran kini menghadapi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang dapat memengaruhi posisi politiknya ke depan.

“Ia dibatasi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang mempertanyakan ada tidaknya rasa malu pasca dikuliti oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wapres yang tidak memiliki ijazah SLTA,” pungkas Henri.


Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Digiring ke Bareskrim, 10 Tersangka Sabu Blue Ice 1,2 Ton Terancam Hukuman Mati

Selasa, 27 Oktober 2026 | 22:18

KPK Bongkar Kejanggalan Status Bima-Richard dan Proyek Pengadaan BNPB

Selasa, 27 Oktober 2026 | 22:18

Menlu RI dan Singapura Bertemu, Bahas Penindakan Korporasi Pelaku Karhutla

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:47

Lula dan Prabowo dalam Angka juga Cerita

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:30

Sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Tonggak Persatuan Bangsa

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:22

Dari Vietnam, Gus Lilur Desak KPK Usut Dugaan Politik Uang Muktamar NU

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:21

BRIN Percepat Uji Klinis 19 Kandidat Obat Herbal Menuju Fitofarmaka

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:16

Koperasi Jadi Motor Ekonomi Desa di Era Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:12

BCA Catat Laba Bersih Rp45,2 Triliun, Naik 4,2 Persen

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:05

Daftar Peringkat Ballon d'Or 2026: Harry Kane Juara, Messi Posisi Kelima

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya