Berita

Kebersamaan Presiden ke-7 RIJoko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: istimewa)

Politik

Prabowo Kini Bak Odysseus Kuda Troya di Hadapan Jokowi

RABU, 07 OKTOBER 2026 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak hanya berdampak pada legitimasi Wakil Presiden, tetapi juga berpotensi melemahkan struktur kekuasaan yang selama ini dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, melihat perubahan posisi politik Presiden Prabowo Subianto dalam relasinya dengan Jokowi semakin terlihat setelah Prabowo mengonsolidasikan kekuasaan pemerintahan dan politik.

Menurut Henri, Prabowo yang sebelumnya terkesan berada dalam bayang-bayang Jokowi kini semakin menunjukkan kendali langsung atas pemerintahan dan parlemen.


“Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odyssey dalam mitologi Kuda Troya. Ia berani menunjukkan jati diri setelah benar-benar pegang kendali sebagai penguasa negeri ini,” kata Henri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Henri menilai Prabowo semakin percaya diri menunjukkan kendali politiknya. Salah satunya melalui penataan pemerintahan dengan menempatkan orang-orang yang dipercaya, sekaligus menggeser sejumlah figur yang sebelumnya dekat dengan Jokowi dari posisi yang dinilai strategis.

Dalam konteks tersebut, Henri melihat posisi Gibran juga menghadapi situasi yang berbeda setelah putusan MK.
Selama ini, Gibran memiliki posisi politik yang kuat dan bahkan dipandang sebagai salah satu tumpuan masa depan politik Jokowi. Namun, putusan MK mengenai syarat pendidikannya dinilai dapat membatasi ruang politik Gibran.

“Ditambah kalau selama ini Wapres Gibran itu punya posisi kuat, bahkan jadi tumpuan masa depan politik Jokowi, pascaputusan MK, posisi Gibran akan serba salah,” tutur Henri.

Ia menilai Gibran kini menghadapi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang dapat memengaruhi posisi politiknya ke depan.

“Ia dibatasi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang mempertanyakan ada tidaknya rasa malu pasca dikuliti oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wapres yang tidak memiliki ijazah SLTA,” pungkas Henri.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya