Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Didik J. Rachbini Sebut Shadow Politics Jokowi Harus Diakhiri

RABU, 07 OKTOBER 2026 | 12:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai praktik shadow politics (politik bayangan) perlu dihentikan demi menjaga kesehatan sistem presidensial di Indonesia.

Istilah tersebut digunakannya untuk menggambarkan dugaan penggunaan pengaruh politik informal oleh mantan penguasa terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Menurut Didik, seorang mantan presiden semestinya tidak membangun kekuasaan informal yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dari luar struktur formal.

“Adanya hantu kekuasaan atau politik bayangan muncul ketika masih ada kaki tangan atau orang-orang tertentu di dalam sistem yang ditempatkan pada posisi strategis,” ujar Didik kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu 7 Oktober 2026. 


Ia memandang kondisi demikian dapat menciptakan dualisme kekuasaan: satu kekuasaan berada dalam struktur pemerintahan formal, sementara pengaruh lainnya bekerja secara informal dari luar.

Didik mengaitkan analisis tersebut dengan perubahan komposisi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini. 

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala lembaga baru. Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Namun, tidak terdapat keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa pergantian tersebut dilakukan untuk menghapus pengaruh politik mantan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, klaim mengenai adanya shadow politics Jokowi murni merupakan analisis dan penilaian politik dari Didik, bukan fakta hukum ataupun pernyataan resmi pemerintah.

Meski demikian, Didik berpendapat bahwa perombakan kabinet (reshuffle) tersebut dapat menjadi momentum untuk memastikan seluruh kekuasaan eksekutif berada di bawah kendali presiden yang sedang menjabat.

“Sekarang setelah reshuffle, sistem presidensial menjadi lebih sehat. Kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden yang menjabat,” ujarnya.

Ia menambahkan, akuntabilitas pemerintahan akan kabur apabila terdapat pusat pengaruh informal yang bekerja di luar struktur konstitusional.

“Intervensi dari luar sistem melalui kaki tangan di dalam kekuasaan harus dihilangkan karena dapat menciptakan dualisme kepemimpinan,” pungkas Didik.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya