Berita

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini. (Foto: RMOL)

Politik

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

RABU, 07 OKTOBER 2026 | 11:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, direspon oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.

Dia menilai putusan MK terkait persyaratan pendidikan Gibran membuka persoalan yang lebih luas, terutama mengenai kualitas demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.

"Sidang MK dan drama politik ini kemudian membuka tabir manipulasi dan perangai politik yang selama ini terjadi,” kata Prof. Didik kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu, 7 Oktober 2026.


Dia memandang, persidangan MK yang menemukan fakta Gibran tidak memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dari Sekolah Menengah Orchid Park Singapura.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai sengketa mengenai dokumen persyaratan seorang pejabat negara. Lebih jauh, kasus itu perlu ditempatkan dalam konteks penguatan atau pelemahan institusi demokrasi.

Didik menilai dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan personalisasi kekuasaan, ketika pengaruh politik seorang individu dinilai melampaui batas-batas institusi formal.

Ia menyebut perubahan aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai salah satu contoh yang menurutnya memperlihatkan bagaimana aturan main dalam sistem politik dapat berubah dan kemudian berdampak terhadap konfigurasi kekuasaan.

“Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini dapat dilihat sebagai pelemahan rules of the game dan merupakan bagian dari gejala democratic backsliding,” ujarnya.

Meski demikian, Prof. Didik meyakini penilaian tersebut merupakan analisis politik dan bukan kesimpulan hukum yang dinyatakan MK dalam putusan perkara terbaru.

Didik juga mengingatkan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa agar menjadikan perkembangan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, institusi demokrasi harus tetap mampu bekerja secara independen sehingga pergantian kekuasaan tidak berubah menjadi pergantian figur semata, melainkan tetap berada dalam kerangka aturan dan mekanisme kelembagaan.

“Ini harus menjadi pelajaran bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika personalisasi kekuasaan menjadi preseden, demokrasi akan semakin rapuh,” demikian Didik menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya