Prosesi Sertijab Kepala Bakom RI dari Muhammad Qodari kepada Syahganda Nainggolan (Foto: Istimewa)
Syahganda Nainggolan resmi menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI setelah menjalani serah terima jabatan (sertijab) dari Muhammad Qodari yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Sertijab digelar di ruang aula Kantor Pusat Bakom RI, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam sambutannya, Syahganda mengatakan dirinya bersama Wakilnya Fadli Tri Hartono telah dilantik pada 2 Oktober 2026.
Dua hari kemudian, keduanya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang untuk menerima arahan terkait penguatan komunikasi pemerintah.
"Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan se-mendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden setelah tahun ke-2 ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini," kata Syahganda.
Karena itu, Syahganda menegaskan strategi komunikasi yang akan diterapkannya bersama wakilnya lebih diarahkan untuk mendengar dan menjemput bola.
"Jadi bukan kita lebih banyak mendiseminasi, tapi kita lebih banyak ingin mengetahui. Itu yang mungkin strategi dari saya dan Pak Waka. Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi," ujarnya.
Selain mendengar suara rakyat, Syahganda mengatakan Bakom juga diminta menjadi orkestrator berbagai instrumen komunikasi pemerintah, baik lembaga vertikal, instansi horizontal, lembaga otonomi, hingga pemerintahan desa.
Seluruh unsur yang memiliki fungsi kehumasan akan didorong untuk bekerja sama dan berkolaborasi.
Syahganda juga menyebut Presiden menginginkan pikiran, program, serta kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara mudah sekaligus mendapatkan umpan balik.
"Nah feedback itu mau diapain? Tentu nanti kita akan memberikan feedback itu kepada pemerintah terkait, baik di pusat, KL-KL itu, maupun di daerah-daerah," jelasnya.
Menurut Syahganda, pola tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintah yang terkadang masih berjalan terpisah.
