Berita

Tumpukan uang sitaan negara sebesar Rp13,2 triliun di Kejagung (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

SELASA, 06 OKTOBER 2026 | 15:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kejaksaan Agung bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyerahkan sitaan uang negara sebesar Rp13,2 triliun kepada pemerintah pada Selasa, 6 Oktober 2027. 

Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, agenda penyerahan uang tersebut berlangsung di dalam tenda yang didirikan persis di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. 

Tumpukan uang pecahan Rp100 ribu terlihat ditumpuk menggunung dan ditempatkan di sekeliling panggung utama.


Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk menyaksikan secara langsung prosesi penyerahan aset negara tersebut. 

Sumber dana senilai Rp13,2 triliun tersebut antara lain berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan dan penerimaan dari penanganan sejumlah perkara tindak pidana khusus.

Adapun total Rp13,2 triliun terdiri atas penagihan denda administratif bidang kehutanan sebesar Rp3,475 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dari penanganan perkara tindak pidana khusus sebesar Rp1,535 triliun, serta penerimaan pajak dari wajib pajak sebagai tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp8,229 triliun.

Selain penyerahan uang, Satgas PKH juga telah menguasai kembali kawasan hutan. Dari sektor perkebunan, kawasan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 6.206.212,14 hektare (ha), sedangkan dari sektor pertambangan mencapai 14.633,79 ha.

Dalam kesempatan tersebut, Satgas PKH juga menyerahkan kawasan hutan tahap VIII seluas 259.230,73 ha kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dari total tersebut, lahan seluas 140.762,02 ha diserahkan untuk dikelola Agrinas Palma Nusantara, sementara 118.256,74 ha lainnya diserahkan untuk dilakukan reforestasi. 

Selain itu, lahan seluas 211,95 ha turut diserahkan kepada Kemenhut.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya