Patut Diduga Banyak Kasus Seperti Gibran dalam Pencalonan Anggota DPR

Persoalan persyaratan pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai bukan tidak mungkin terjadi pada proses pencalonan anggota legislatif.

Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan pemeriksaan yang lebih selektif terhadap persyaratan administrasi berpotensi menemukan persoalan serupa, termasuk dalam pencalonan anggota DPR.

“Kalau selektif melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi, mungkin di anggota legislatif boleh jadi juga banyak ditemukan persoalan ini,” kata Ray, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Ray, persoalan mengenai persyaratan pencalonan bukan hanya terjadi pada Pilpres 2024. Masalah serupa juga berpotensi muncul dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif.

“Dan ini berjalan bukan hanya sejak 2024, tetapi sejak dahulu persoalan seperti ini juga sering terjadi,” ujarnya.

Karena itu, Ray menilai langkah Denny Indrayana dan kawan-kawan menggugat persoalan syarat pendidikan Gibran penting bagi perbaikan kualitas demokrasi.

“Kita tidak tahu itu (apakah gugatan Denny Indrayana berbau politik). Tetapi apa yang dilakukan oleh Denny dan kawan-kawan amat sangat penting bagi perbaikan kualitas demokrasi kita di masa yang akan datang,” kata Ray.

Ia menilai gugatan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar tidak mengabaikan persyaratan dalam proses pencalonan.

“Langkah ini memperingatkan kepada siapapun sebenarnya agar tidak bermain-main dengan persyaratan,” tegasnya.

Ray juga menyinggung sejumlah persoalan dalam proses pencalonan Gibran yang menurutnya menunjukkan adanya perubahan aturan.

Ia mencontohkan persoalan batas usia pencalonan yang kemudian berkaitan dengan perubahan ketentuan, persoalan kesetaraan ijazah, hingga aturan terkait verifikasi ijazah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Gibran sendiri kan lahir dari produk yang sangat istimewa. Misalnya pencalonan Gibran terkait usia mengubah undang-undang. Lalu kesetaraan ijazah ini juga merubah aturan. Lalu soal KPU memverifikasi ijazah itu juga mengubah aturan,” tandas Ray.