Berita

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna. (tangkapan layar YouTube TVR Parlemen)

Pemerintahan

BPK Ungkap Rp49,28 Triliun Masalah Keuangan Negara dalam IHPS I 2026

SELASA, 06 OKTOBER 2026 | 11:52 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan, IHPS I 2026 merangkum 762 LHP yang terdiri dari 706 LHP keuangan, 20 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.

“IHPS ke-1 tahun 2026 memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan BPK, sekaligus merefleksikan kontribusi pemeriksaan dalam menjaga akuntabilitas, memperbaiki tata kelola, serta melindungi keuangan negara,” kata Isma, Selasa, 6 Oktober 2026. 


Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp45,6 triliun.

Isma menyampaikan, temuan tersebut turut mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp49,28 triliun. Dari nilai tersebut, Rp1,8 triliun telah berhasil dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya.

Selain itu, BPK mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, terutama pada BUMN dan badan lainnya, dengan nilai Rp3,68 triliun.

“Nilai pemeriksaan sesungguhnya bukan terletak pada pemberian opini, melainkan pada perubahan yang dihasilkannya,” ujar Isma.

Dalam IHPS I 2026, BPK juga menyoroti sejumlah persoalan lintas sektor yang membutuhkan penyelesaian secara bersama. Tiga isu strategis yang menjadi perhatian BPK meliputi ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk ketahanan energi, BPK mendorong perbaikan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang dinilai belum efektif dalam mendukung ketahanan energi. Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak pada tata kelola.

BPK merekomendasikan pemerintah memperjelas status kelembagaan SKK Migas serta menuntaskan perizinan dan komersialisasi pada proyek strategis nasional.

Isma menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial karena saling berkaitan antarentitas dan sektor.

“Kami mengharapkan dukungan Dewan yang terhormat untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai permasalahan lintas sektor tersebut, sehingga rekomendasi BPK tidak berhenti pada pemenuhan administratif semata,” tegasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya