Berita

Ketua BPK RI Isma Yatun. (Tangkapan layar YouTube TVR Parlemen)

Politik

BPK Minta Status Kelembagaan SKK Migas Segera Diperjelas

SELASA, 06 OKTOBER 2026 | 11:42 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) yang dinilai belum efektif dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan hal tersebut terkait Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026.

Dalam IHPS I 2026, BPK menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu dari tiga isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama.


“BPK mendorong perbaikan atas pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang belum efektif dalam mendukung ketahanan energi,” kata Isma dalam Rapat Paripurna di DPR, Selasa, 6 Oktober 2026. 

Salah satu persoalan mendasar yang ditemukan BPK adalah ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak pada tata kelola sektor hulu migas.

Karena itu, BPK merekomendasikan pemerintah memperjelas status kelembagaan SKK Migas serta menuntaskan perizinan dan komersialisasi pada proyek strategis nasional.

“BPK rekomendasikan pemerintah untuk memperjelas status kelembagaan SKK Migas, serta menuntaskan perizinan dan komersialisasi pada proyek strategis nasional,” tegas Isma.

Menurut BPK, persoalan tersebut menjadi bagian dari isu lintas sektor yang membutuhkan sinergi agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya