Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman. (Foto: RMOL Faisal Aristama)
Komposisi 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto dinilai mencerminkan strategi politik untuk merangkul sekaligus mengendalikan beragam kekuatan politik dan tokoh dengan latar belakang berbeda.
Penilaian itu disampaikan Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, menanggapi pelantikan 26 anggota Wantimpres pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Komposisi Wantimpres kali ini berasal dari berbagai latar belakang, profesi, agama, dan pengalaman politik. Pratikno dipercaya sebagai Ketua, Muhammad Qodari sebagai Sekretaris, sedangkan Rocky Gerung menjadi salah satu anggota.
Menurut Ali, jumlah anggota Wantimpres kali ini jauh lebih besar dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang masing-masing hanya berjumlah sembilan orang.
"Jumlah yang dilantik 26 orang, jauh melebihi angka di masa SBY dan Jokowi yang hanya 9 orang. Jumlah tersebut melanjutkan kecenderungan Prabowo untuk memberi jabatan pada orang-orang yang mendukungnya dan mengakomodasi orang-orang yang berpotensi mengganggu rezimnya," kata Ali kepada wartawan, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ali juga menyoroti komposisi Wantimpres yang mempertemukan tokoh-tokoh dengan latar belakang dan posisi politik yang selama ini dipersepsikan berbeda.
"Yang menarik, Dewan Pertimbangan tersebut terdiri atas orang-orang yang selama ini sering berseberangan. Mohammad Qodari dan Pratikno adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan Jokowi. Sementara itu, Rocky Gerung dekat dengan Presiden Prabowo. Kedua kelompok sengaja dimasukkan dalam satu institusi yang sama," ujarnya.
Menurut Ali, keberadaan berbagai kelompok tersebut dalam satu institusi dapat membuat dinamika politik dan gagasan kebijakan lebih mudah dipantau serta dikelola.
"Rocky Gerung dan kawan-kawannya bisa berperan untuk mengendalikan wacana pertimbangan dan saran kebijakan yang diusulkan ke presiden," ujar Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini.
Lebih jauh daripada itu, Ali menilai strategi tersebut sekaligus menjadi upaya meredakan potensi konflik dengan menempatkan berbagai kelompok dalam ruang institusional.
"Dengan cara demikian, tampaknya Presiden sedang melakukan political appeasement (peredaan potensi konflik), tetapi sekaligus political containment (pengendalian)," pungkasnya.
