Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memuji ketegasan pemerintah yang tidak memberikan izin penyelenggaraan konser penyanyi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton bersama grup musiknya, Israel & New Breed, di Jakarta.
Konser tersebut sedianya dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026.
Apresiasi disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Dia menyatakan keputusan pemerintah tersebut patut didukung dan dipatuhi seluruh pihak.
“Atas nama MUI dan masyarakat Asia Pasifik bela al Quds dan Palestina saya menyampaikan rasa syukur dan berbahagia karena pada akhirnya Pemerintah tidak mengijinkan konser Israel di Jakarta akhir Oktober ini. Ini keputusan yang tegas, jelas dan sangat baik untuk kemaslahatan,” ungkapnya, dikutip Selasa, 6 Oktober 2026.
Sudarnoto juga meminta agar tidak ada pihak yang mencoba mencari celah untuk tetap menyelenggarakan konser tersebut.
Menurutnya, pemantauan tetap diperlukan setelah keputusan pemerintah diumumkan guna memastikan acara benar-benar tidak digelar.
“Taati keputusan pemerintah ini dengan sebaik baiknya. Karena itu, setelah pemerintah mengumumkan soal tidak diizinkannya konser ini, tetap harus ada pemantauan agar ada kepastian tidak akan ada acara konser Israel,” tegasnya.
Dia juga berharap ke depan tidak ada kegiatan di Indonesia yang melibatkan pihak yang disebutnya sebagai zionis atau pro-zionis untuk mempropagandakan agenda politik zionis.
Sudarnoto sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyampaikan sikap pemerintah terkait konser tersebut.
“Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada pak Yusril Ihza Mahendra yang mewakili pemerintah mengumumkan sikap tegasnya tidak akan memberikan ijin konser Israel,” kata Sudarnoto.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan larangan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri.
Menteri Yusril mengatakan keputusan itu juga mempertimbangkan kontroversi pertunjukan tersebut di sejumlah negara serta dugaan penggunaan konser untuk kampanye politik yang mendukung Israel.
"Kami tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang, silakan melakukan kegiatan keagamaan di sini, tetapi jika memang ada motif politik yang merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan dengan pikiran dan aspirasi dari masyarakat kita sendiri," kata Yusril.
