Proyek Giant Sea Wall (GSW) akan menjadi benteng pelindung kawasan Pantura Jawa dari ancaman banjir rob, dikelola langsung oleh BOP Pantura Jawa untuk memastikan pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan (Instagram@kemenpanrb)
Pembentukan Badan Otorita Pengelola (BOP) Pantura oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus menghadapi tekanan lingkungan di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa.
Beban ekologis Pantura semakin berat seiring meningkatnya aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi skala besar yang berdampak terhadap kualitas kawasan pesisir.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, mengatakan wilayah Pantura yang langsung berbatasan dengan jalan nasional sebagai poros ekonomi Jakarta–Surabaya menjadi sangat penting untuk memastikan kondisinya lestari sampai republik ini berdiri.
"Kenapa? Dua puluh tahun lalu, banjir rob sudah sampai jalan dan melumpuhkan jalur transportasi darat. Ini akan mengganggu pergerakan ekonomi nasional. Saat ini, kondisi ini bisa diatasi dengan adanya jalan tol,” jelasnya, Senin, 5 Oktober 2026.
Kedua, kondisi abrasi dan rob sudah masuk kategori berat dengan penurunan muka tanah sampai 50 cm per tahun. Riset LIPI yang sekarang menjadi BRIN menyebut bahwa 50 tahun ke depan atau pada 2076, wilayah di kawasan pesisir pantai seperti Pekalongan, Batang, hingga Semarang diprediksi akan tenggelam.
Penurunan muka tanah adalah faktor dominan. Lajunya jauh melampaui kenaikan muka air laut global. Jakarta berkisar 1–28 cm per tahun, Semarang 14–19 cm per tahun, Pekalongan hingga sekitar 10,7 cm per tahun, dan Demak termasuk yang tertinggi hingga sekitar 20 cm per tahun.
Pemerintah menyebut rata-rata Pantura turun 15–20 cm per tahun, sementara kenaikan muka air laut hanya sekitar 0,8–1,2 cm per tahun. Artinya, sebagian besar persoalan bersumber dari daratan, terutama ekstraksi air tanah secara masif dan beban bangunan industri, bukan semata dari laut.
Kasus paling parah ada di Kecamatan Sayung, Demak. Kawasan terabrasi tercatat sekitar 2.116 hektare dan garis pantai mundur hingga sekitar 5,1 km dari pengukuran 1994. Di Desa Bedono, lebih dari 200 bangunan lenyap dan sekitar 640 hektare tambak hilang dalam dua dekade, dengan dua dusun tenggelam. Desa Timbulsloko kehilangan sekitar 400–1.300 meter daratan pesisirnya hingga 2013.
Riset citra satelit menautkan abrasi ini dengan penurunan muka tanah, konversi mangrove menjadi tambak sejak sekitar 1990, dan reklamasi pesisir Semarang, yakni Tanjung Emas dan Marina, sejak 1985.
“Secara ilmiah, pembangunan giant sea wall oleh BOP ini memang diperlukan untuk melindungi aspek sosial warga pesisir dan keberlangsungan hidup rakyat,” papar Riyono.
Pesisir Pantura dihuni oleh kurang lebih jutaan jiwa mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur. Keanekaragaman hayati laut, mulai dari sektor budi daya sampai perikanan tangkap, menjadi mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir.
“Lahirnya BOP ini menjadi salah satu jalan melindungi dan mencegah bencana ekologis yang besar dan berkepanjangan. Pengelolaan harus integratif, mulai dari infrastruktur sampai nasib para nelayan di Pantura,” tutup Riyono.
