Pemerintah sedianya perlu memikirkan kembali penerapan wajib militer terbatas sebagai bagian dari upaya memperkuat konsep pertahanan semesta di Indonesia.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, penguatan pertahanan tidak hanya bergantung pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga membutuhkan dukungan rakyat terlatih yang dapat menjadi kekuatan pendukung dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ia menilai konsep pertahanan semesta masih relevan, meski karakter ancaman saat ini telah berkembang dengan munculnya perang asimetris dan perang hibrida.
“Tanpa ragu, saya menjawabnya doktrin ini masih relevan, yang berbeda terletak pada kompleksitas ancaman, karena berkembangnya perang asimetri (asymatric war) dan perang hibrid (hybrid warfare) yang makin meluas. TNI sebagai kekuatan pokok memikul tanggungjawab yang tidak mudah, ditambah dengan kekuatan fiskal yang terbatas,” kata Said kepada wartawan di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Said menegaskan, penguatan rakyat terlatih tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan peran TNI. Sebaliknya, TNI tetap harus menjadi kekuatan utama pertahanan sekaligus diperkuat agar semakin profesional dan memenuhi kebutuhan Minimum Essential Force (MEF).
“Karena itu menghadapi ancaman pertahanan, TNI perlu dukungan sumber daya agar makin profesional, dan kesiapan eskalasi kekuatan rakyat terlatih. Rakyat terlatih tidak berarti mengabaikan prioritas utama untuk membangun postur TNI yang mempuni, yang memenuhi Minimum Essential Force (MEF), akan tetapi kita perlu merenungkan kembali konsep komponen cadangan (komcad) sebagai lapis pertahanan,” jelasnya.
Menurut Said, konsep Komponen Cadangan (Komcad) juga perlu diperluas. Ia mengusulkan agar Indonesia mulai mempertimbangkan wajib militer terbatas, terutama untuk membangun kedisiplinan, kesadaran bela negara, dan kultur pendukung pertahanan nasional di kalangan generasi muda.
“Kedua, kita perlu memikirkan untuk perluasan Komcad. Mungkin kita perlu wajib militer terbatas, yang ditujukan bukan hanya semata kebutuhan Komcad pertahanan, tetapi untuk membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pembangunan semesta, terutama dari kalangan generasi muda,” tuturnya.
Ia mengusulkan pendidikan terpadu bagi anak usia 18 tahun dengan melibatkan sekolah, TNI, Polri, dan praktisi. Pendidikan tersebut diarahkan pada pembentukan kedisiplinan, budi pekerti, serta pemahaman mengenai bela negara.
“Mungkin sudah waktunya memberlakukan anak usia 18 tahun untuk memperkenalkan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan pemahaman bela negara melalui pendidikan terpadu, antara sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi untuk pelatihan dan pembinaan jangka panjang. Tujuannya, membangun budaya baru yang lebih produktif, meningkatkan inovasi, dan budi pekerti luhur dikalangan anak anak muda,” ungkap dia.
Selain generasi muda, Said juga mengusulkan pelatihan rakyat terlatih di kalangan profesional. Menurutnya, setiap warga negara memiliki keahlian dan kapasitas yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertahanan nasional.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu menilai sumber daya masyarakat tersebut selama ini belum terorganisir secara optimal. Karena itu, diperlukan pola pembinaan yang memungkinkan masyarakat saling berbagi keahlian sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman nonkonvensional.
Said juga mengingatkan agar ancaman pertahanan tidak hanya dipahami sebagai ancaman militer. Perang asimetris dan perang hibrida, kata dia, dapat berlangsung dalam situasi tertib sipil sehingga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai kekuatan pendukung.
“Ancaman pertahanan terlalu fokus terhadap ancaman militer, padahal perang asimetri dan hibrid telah meluas, dan berlangsung dalam kerangka tertib sipil. Situasi ini dapat menimbulkan dilema buat TNI, sebab mobilisasi militer dalam rezim tertib sipil tidaklah mudah, karena itu, dengan perpaduan solid TNI dan rakyat, rakyat akan dapat diandalkan menghadapi perang non konvensional,” ujarnya.
Said menekankan, gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggeser posisi TNI dalam sistem pertahanan negara. Ia justru meminta agar TNI tetap fokus pada tugas utamanya sebagai kekuatan pertahanan profesional.
“Namun paska orde baru, sebagai konsensus nasional membangun demokrasi, militer dengan berdewasa diri memenuhi tuntutan demokrasi, dan fokus sektor pertahanan negara sebagai tumpuan pengabdian profesionalnya,” tuturnya.
Menurut Said, kekuatan pertahanan yang ideal adalah perpaduan antara TNI yang kuat dan profesional dengan dukungan rakyat terlatih serta pengelolaan sumber daya yang memadai.
“Perpaduan antara TNI yang kuat dan profesional, dan dukungan rakyat terlatih, serta manajemen sumber daya yang memadai, saya yakin, kekuatan pertahanan, dengan TNI dilini utama akan memiliki efek penggentar yang diperhitungkan dunia,” ungkapnya lagi.
Ia menilai penguatan industri pertahanan dalam negeri juga tetap menjadi kebutuhan penting. Namun, di atas seluruh kekuatan tersebut, Said menilai hubungan TNI dan rakyat merupakan fondasi utama pertahanan Indonesia.
“Kita boleh kalah alutsista dengan negara maju, kita boleh kalah canggih dalam industri militer. Meskipun begitu, pemenuhan industri militer perlu terus kita tingkatkan, termasuk memperkuat industri militer dalam negeri. Namun nyawa pertahanan sesungguhnya adalah menyatunya TNI dan rakyat,” tegas dia.
Lebih jauh, mengenai peringatan HUT ke-81 TNI, Said berharap TNI semakin kokoh menjalankan peran sebagai benteng pertahanan republik dan tetap bersama rakyat.
“Dirgahayu TNI ke 81 tahun, makin kokoh menjadi benteng republik, dan setia bersama rakyat, seperti Tema HUT TNI tahun 2026, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” tutupnya.
