Rencana pemerintah untuk melakukan merger dan restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan BUMN menuai apresiasi dari banyak kalangan.
PT Pelindo termasuk yang lebih awal dilakukan restrukturisasi melalui program streamlining untuk memperkuat model bisnis dengan memangkas sekitar 17 anak usaha.
Hal itu mendapat sambutan baik dari praktisi kepelabuhanan dan logistik nasional, Bambang Sabekti dalam mendorong penyatuan bisnis Pelindo.
“Saya mendukung langkah Danantara dan Pelindo menyederhanakan jumlah perusahaan dari 41 menjadi 24. Tahap penyederhanaan ini perlu. Namun, yang jauh lebih penting daripada sekadar mengurangi jumlah perusahaan adalah menyederhanakan dan menyatukan bisnis Pelindo,” kata Bambang kepada
RMOL di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Lanjut dia, pengurangan entitas ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar struktur usaha yang masih berlapis dan merapikan kegiatan yang bidang usahanya beririsan.
“Inilah inti transformasi Pelindo setelah lima tahun pertama menyatukan empat BUMN pelabuhan,” tegasnya.
Namun menurut dia, keberhasilan transformasi in jangan hanya diukur dari jumlah perusahaan yang ditutup atau digabung. Ia mengungkapkan perlunya kriteria yang jelas sebuah perusahaan layak dipertimbangkan untuk digabung.
“Jika bidang usahanya sangat berdekatan, melayani pasar yang sama atau saling tumpang tindih, memiliki aset dan sumber daya yang dapat dikelola bersama, serta menjalankan fungsi pendukung yang selama ini terpisah. Sebaliknya, perusahaan dapat tetap terpisah jika memiliki pasar, mitra strategis, model bisnis, atau kebutuhan investasi yang berbeda, atau jika pemisahan tersebut memang diperlukan karena regulasi dan kepentingan strategis,” jelasnya.
Bambang mencontohkan bisnis terminal peti kemas. Pelindo Terminal Petikemas menaungi beberapa entitas dengan bidang usaha yang sama, antara lain IPC Terminal Petikemas, Terminal Petikemas Surabaya, dan Terminal Teluk Lamong. IPC Terminal Petikemas sendiri mengelola terminal di Tanjung Priok, Palembang, Panjang, Jambi, dan wilayah lain.
“Semua terminal itu tetap dibutuhkan karena Indonesia perlu jaringan pelabuhan di berbagai daerah. Yang perlu ditata adalah struktur badan usaha di belakangnya. Kegiatan yang memiliki fungsi dan karakter bisnis yang berdekatan sebaiknya dikelola dalam organisasi bisnis yang terintegrasi, bukan dipertahankan dalam badan usaha yang berlapis tanpa alasan ekonomi dan strategis yang jelas,” bebernya.
Masih kata Bambang, hal yang sama berlaku untuk fungsi korporasi. Pengadaan, teknologi informasi, sumber daya manusia, keuangan, komersial, dan pengelolaan aset tidak perlu dikerjakan secara terpisah di banyak perusahaan jika dapat dikelola bersama.
“Hasil akhirnya harus konkret: lapisan organisasi lebih sedikit, pengambilan keputusan lebih cepat, biaya lebih rendah, pemanfaatan aset lebih optimal, dan tanggung jawab lebih jelas,” imbuh dia.
“Tentu tidak semua perusahaan terminal bisa diperlakukan sama. Jakarta International Container Terminal (JICT) dan New Priok Container Terminal One (NPCT1), misalnya, memiliki kerja sama dengan mitra strategis asing. Karena itu, penataannya membutuhkan pendekatan berbeda dari perusahaan yang sepenuhnya dikendalikan Pelindo,” tambahnya.
Praktisi yang sudah malang melintang dalam bisnis kepelabuhanan ini menilai perubahan model dari
strategic holding menjadi
active management juga harus diterjemahkan sampai ke cara kerja.
“Pelindo tidak cukup hanya menetapkan arah dan mengawasi anak perusahaan. Holding harus mampu mengintegrasikan kegiatan usaha dan menghilangkan duplikasi yang tidak diperlukan. Pembagian peran antara holding, regional, lini bisnis, dan entitas usaha harus jelas: siapa yang mengelola, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya,” tutur dia.
Ia pun menjelaskan bahwa angka 24 bukan angka sakral. Angka itu harus menjadi hasil dari desain bisnis yang efisien, bukan target yang harus dipertahankan dalam kondisi apa pun.
“Pengguna jasa tidak peduli Pelindo punya 24 atau 20 perusahaan. Mereka membutuhkan biaya yang kompetitif, layanan yang cepat, dan kepastian,” jelasnya lagi.
“Lima tahun pertama dipakai untuk menyatukan perusahaan. Lima tahun berikutnya harus menyatukan bisnis dan ekosistemnya. Kalau itu berhasil, Pelindo tidak hanya menjadi lebih ramping, tetapi juga lebih kuat dan kompetitif,” tandas dia.
Bambang sebelumnya juga menghendaki agar PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry sebagai BUMN pelayaran turut di-merger ke Pelindo. Tujuannya agar memperkuat platform maritim dan logistik nasional.
