Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 di Balai Kota Bogor pada 2-5 Oktober 2026. (Foto: Dok. GPI)
Gerakan Pemuda Islam (GPI) menutup Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 dengan agenda strategis yang tidak berhenti pada pembenahan internal organisasi.
Forum yang dibuka di Aula Kodim 0606 Kota Bogor dan berlanjut ke Balai Kota Bogor, pada 2-5 Oktober 2026, tersebut melahirkan sejumlah keputusan fundamental.
Ada 15 rekomendasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, serta Formula Ijtihad Pemuda Islam sebagai arah dan sikap GPI menghadapi dinamika bangsa, termasuk tahun politik 2029.
Ketua Steering Committee Milad dan SDO GPI 2026, Talimuddin Rumaratu mengatakan, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus memastikan GPI memiliki pandangan yang lebih jelas terhadap berbagai persoalan keumatan, kepemudaan dan kebangsaan.
“Keputusan yang lahir harus menjadi pijakan untuk memperkuat kaderisasi, memperluas pengabdian dan memastikan GPI mampu memberikan jawaban terhadap persoalan umat dan bangsa,” kata Talimuddin, Senin 5 Oktober 2026.
Menurut dia, SDO 2026 menghasilkan sejumlah dokumen strategis, meliputi Falsafah Gerakan, Khittah Perjuangan, Panduan Tsaqofah (kaderisasi), Garis Besar Program Perjuangan, Panduan Organisasi, Panduan Muslimah, Panduan Brigade dan Panduan Penyelenggaraan Administrasi.
SDO juga menghasilkan rekomandasi perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang akan disahkan dalam Muktamar GPI ke-XII Tahun 2028.
Salah satu bagian yang paling strategis dari SDO 2026 adalah rumusan Ijtihad Pemuda Islam, terutama dalam membaca dinamika politik menuju 2029.
GPI menempatkan fakta, nilai Islam, kepentingan umat, kepentingan bangsa dan aspirasi pemuda sebagai unsur yang harus dipertimbangkan sebelum organisasi merumuskan sikap.
Dengan pendekatan tersebut, sikap politik tidak semata-mata dibangun berdasarkan kepentingan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan nilai, konstitusi dan kemaslahatan.
Dalam rumusan tersebut, sejumlah persoalan mendapat perhatian, antara lain ketimpangan sosial, disparitas pembangunan, konflik dan persatuan umat, stagnasi bangsa, degradasi moral, spirit Sumpah Pemuda, khittah perjuangan Pemuda Islam serta peran pemuda menghadapi tahun politik.
“Untuk menghadapi tahun politik 2029, GPI menegaskan pentingnya tabayyun, musyawarah, konstitusionalitas dan kebangsaan,” kata Talimuddin.
Kepentingan umat dan persatuan, kata Talimuddin, harus ditempatkan sebagai prinsip yang harus dijaga, sementara pemuda harus didorong berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab.
Menurut Talimuddin yang menarik di SDO GPI 2026 adalah, GPI secara eksplisit menegaskan bahwa pendidikan dan partisipasi kebangsaan tidak dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan politik individual kader.
“Pemuda harus sadar politik, tetapi kesadaran politik tidak berarti organisasi menentukan pilihan politik setiap kader. Yang harus dibangun adalah kemampuan membaca persoalan, menguji informasi, memahami kepentingan bangsa dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab,” kata Talimuddin.
Selain agenda substansial, SDO GPI 2026 juga menetapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Muktamar GPI XII tahun 2028, dengan Maluku sebagai tuan rumah alternatif.
