Pegadang daging ayam di pasar modern Bintaro (Foto: RMOL/Reni Erina)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah strategis untuk meredam fluktuasi harga daging ayam di berbagai daerah.
Melalui kebijakan subsidi biaya transportasi, pemerintah berupaya memperlancar distribusi pasokan dari wilayah produsen surplus ke daerah-daerah yang mengalami defisit.
Kebijakan ini menjadi penting di tengah tren kenaikan harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya pakan ternak serta lonjakan permintaan masyarakat, salah satunya didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut sempat menempatkan daging ayam ras sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi nasional pada September 2026.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan bahwa subsidi angkutan distribusi ini dirancang agar penyerapan produksi dari sentra-sentra peternakan dapat merata ke seluruh pelosok nusantara.
"(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah," ujar Hermawan di Jakarta, Minggu, 4 Oktober 2026.
Melalui intervensi logistik ini, beban biaya distribusi di daerah non-produsen dapat ditekan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah lonjakan harga di pasar lokal, sehingga konsumen tetap mendapatkan harga yang terjangkau, sementara peternak di daerah produksi tetap memperoleh margin keuntungan yang wajar.
Secara nasional, rata-rata harga daging ayam per 2 Oktober 2026 tercatat berada di angka Rp40.961 per kilogram. Menurut Bapanas, angka ini masih berada dalam batas kewajaran dan menunjukkan tren perbaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Ini sebenarnya telah terjadi penurunan 0,62 persen terhadap seminggu sebelumnya yang mencapai Rp41.218 per kg dan menurun 0,82 persen terhadap sebulan sebelumnya yang Rp41.300 per kg," ungkap Hermawan.
Stabilitas harga tersebut turut ditopang oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Bapanas memproyeksikan stok daging ayam ras nasional hingga akhir 2026 dapat mencapai 1 juta ton.
Dengan ketersediaan stok yang melimpah ini, pemerintah memiliki ruang yang aman untuk mengalokasikan anggaran subsidi transportasi tanpa mengganggu cadangan pangan nasional, sekaligus memperkuat jaringan distribusi antarwilayah secara berkelanjutan.
