Komisi VI Dukung Merger BUMN: Efisiensi Jadi Prioritas

Rencana pemerintah menggabungkan 1.157 perusahaan BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi yang tengah didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait dengan prioritas BUMN mana yang menjadi prioritas untuk merger, pada prinsipnya adalah merger perusahaan-perusahaan BUMN. Ini untuk efisiensi efektivitas pengelolaan perusahaan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 4 Oktober 2026.

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah melakukan kajian terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang dinilai tidak efektif atau dapat digabungkan.

"Dan hampir semua BUMN sudah dilakukan pengkajian mana anak-anak perusahaan bahkan cucu perusahaan yang tidak efektif atau bisa digabung, agar mengurangi besarnya operasional yang dikeluarkan oleh BUMN," jelasnya.

Menurut Rahmat, merger juga diarahkan pada sejumlah sektor, termasuk energi. Salah satunya di lingkungan Pertamina.

"Misalnya di sektor Pertamina itu dari hampir 250 BUMN yang mengelola sektor perminyakan, mulai dari Pertamina Patra kemudian Pertamina Hulu dan segala macam itu dikerucutkan menjadi sekitar 50-60 BUMN," ungkapnya.

Rahmat menyebut sektor energi menjadi salah satu kelompok terbesar dalam rencana konsolidasi tersebut.

"Itu BUMN terbesar. Jadi 25 persen merger perusahaan ini yang mengelola perminyakan dan termasuk BUMN lain-lain," tandasnya.