Presiden AS Donald Trump (Foto: White House)
Perubahan kebijakan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump ikut mengeringkan aliran pendanaan iklim global.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengatakan, perubahan kebijakan tersebut turut berdampak terhadap Indonesia yang selama ini mengandalkan hibah internasoonal dalam sejumlah program lingkungan.
Bahkan, BPDLH disebut kehilangan potensi hibah sebesar 20 juta Dolar AS atau sekitar Rp358,8 miliar untuk program konservasi orangutan di koridor Sumatera.
"Begitu election di US yang menang Presiden Trump, pertama kali beliau bilang apa? Saya nggak percaya perubahan iklim, itu omong kosong saja gitu. Kemudian dia bubarkan USAID, dia bubarkan, dia cabut semua international aid, khususnya yang terkait dengan iklim, dia stop semua, termasuk yang ke BPDLH," kata Joko di Bogor, Sabtu 3 Oktober 2026.
Joko menuturkan, hibah tersebut sebelumnya sudah berada pada tahap akhir dan siap dituangkan dalam nota kesepahaman dengan pemerintah Amerika Serikat pada era Presiden Joe Biden. Namun, pergantian pemerintahan di Negeri Paman Sam membuat kesepakatan tersebut batal.
"Kami sempat dapet ya, sudah siap tanda tangan, sudah siap MOU, 20 juta Dolar AS dari pemerintah Amerika untuk konservasi urangutan di koridor Sumatera, itu perjanjiannya dengan Presiden Joe Biden, ya begitu Joe Biden kalah, Presiden Trump diinaugurasi, yang terjadi apa? nggak jadi, duitnya ditarik lagi," bebernya.
Menurut Joko, dampak perubahan kebijakan AS tidak berhenti pada hubungan bilateral. Keputusan Washington menarik diri dari puluhan kesepakatan multilateral turut mengguncang ketersediaan likuiditas pembiayaan lingkungan secara global.
"Kemudian Presiden Trump menarik kesepakatan di 66 multilateral agreement. Yang terjadi apa? Globalnya goyang, global liquidity-nya mengering," ungkapnya.
Kondisi tersebut turut memengaruhi kerja sama BPDLH dengan negara donor lainnya. Joko menyebut sejumlah komitmen pendanaan dari Inggris dan Norwegia juga mengalami penyesuaian.
Bahkan, alokasi pendanaan iklim dari pemerintah Inggris disebut dipangkas hingga 50 persen dari komitmen awal.
Joko mengatakan, fenomena efisiensi anggaran kini tidak hanya terjadi di dalam negeri melalui APBN, tetapi juga dirasakan negara-negara donor. Mengeringnya likuiditas global membuat pemerintah di berbagai negara semakin berhati-hati dalam menyalurkan hibah.
"Jadi yang efisiensi bukan hanya APBN, seluruh dunia pun sekarang efisiensi. Nah di tengah kondisi efisiensi ini, begitu global liquidity-nya mengering, seluruh negara kan berpikir dua kali, kalau dulu masih bisa menikmati periode bulan madu dengan hibah-hibah internasional," tandas Joko.
