PERNYATAAN Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, pada Rabu 30 September 2026 bahwa Bangka Belitung menempati posisi pertama dan DKI Jakarta posisi kedua dalam jumlah kasus tuberkulosis (TBC) jika dilihat dari densitas penduduk menyisakan pertanyaan mendasar: indikator apa yang sebenarnya digunakan pemerintah untuk menyusun peringkat tersebut?
Pertanyaan ini bukan sekadar urusan teknis statistik. Cara pemerintah membaca angka TBC akan menentukan bagaimana persoalan kesehatan masyarakat dipahami, sekaligus ke mana kebijakan dan sumber daya penanggulangan penyakit diarahkan.
Secara epidemiologis, kepadatan penduduk memang dapat meningkatkan potensi penularan TBC. Penyakit yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menular melalui udara.
Interaksi intensif di lingkungan dengan ventilasi buruk dan kepadatan hunian tinggi dapat memperbesar peluang seseorang terpapar bakteri penyebab TBC.
Namun, hubungan tersebut tidak sesederhana mengurutkan provinsi berdasarkan densitas penduduk, lalu menghubungkannya dengan jumlah kasus.
Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor risiko pada tingkat populasi, bukan ukuran langsung tingkat penularan atau prevalensi penyakit.
Di sinilah pernyataan Wamenkes perlu diperjelas. Bangka Belitung bukan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.
Sementara DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi.
Jika keduanya disebut menempati urutan pertama dan kedua dalam konteks densitas penduduk dan kasus TBC, publik berhak mengetahui dasar perhitungannya.
Apakah yang dimaksud adalah jumlah kasus absolut, angka notifikasi kasus per 100.000 penduduk, prevalensi TBC, atau rasio kasus terhadap luas wilayah?
Masing-masing indikator menghasilkan gambaran epidemiologis yang berbeda. Mencampuradukkan indikator tersebut berisiko menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Jumlah kasus absolut, misalnya, sangat dipengaruhi jumlah penduduk dan kemampuan sistem kesehatan menemukan penderita.
Sementara angka notifikasi per 100.000 penduduk memungkinkan perbandingan antardaerah dengan jumlah penduduk berbeda.
Adapun prevalensi menggambarkan proporsi penduduk yang mengalami penyakit pada periode tertentu, termasuk kasus yang belum tentu terdeteksi oleh layanan kesehatan.
Artinya, angka yang tinggi belum tentu semata-mata mencerminkan penularan yang lebih masif. Angka tersebut juga dapat menunjukkan keberhasilan deteksi dan pelaporan kasus.
Sebaliknya, angka yang rendah bisa saja menyembunyikan persoalan rendahnya akses pemeriksaan, keterlambatan diagnosis, atau kasus yang tidak tercatat.
Bagi DKI Jakarta, persoalan TBC semestinya tidak berhenti pada urutan peringkat. Sebagai kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Jakarta menghadapi persoalan kesehatan perkotaan yang kompleks.
Kepadatan hunian, permukiman dengan ventilasi yang kurang memadai, ketimpangan sosial ekonomi, serta mobilitas lintas wilayah membentuk lingkungan yang dapat memengaruhi risiko penularan.
Namun, menyederhanakan persoalan TBC Jakarta menjadi akibat kepadatan penduduk juga tidak tepat secara ilmiah. Kepadatan geografis tidak selalu identik dengan kepadatan hunian.
Dua kawasan dengan jumlah penduduk per kilometer persegi yang sama bisa memiliki risiko penularan yang berbeda, bergantung pada kondisi rumah, ventilasi, durasi kontak, status gizi, kondisi kesehatan, dan akses terhadap layanan medis.
Karena itu, pendekatan penanggulangan TBC di Jakarta perlu bertumpu pada data yang lebih rinci.
Pemetaan kasus berdasarkan kelurahan, kondisi permukiman, kelompok rentan, serta capaian pemeriksaan dan keberhasilan pengobatan akan jauh lebih berguna dibandingkan sekadar menempatkan Jakarta dalam urutan nasional.
Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan angka epidemiologis menjadi kebijakan yang terukur.
Tingginya beban TBC menuntut penguatan penemuan kasus aktif, pemeriksaan kontak erat, akses terhadap tes diagnostik, kepastian ketersediaan obat, serta pendampingan pasien agar menyelesaikan pengobatan.
Di kawasan padat penduduk, intervensi juga harus menyentuh kondisi lingkungan dan kualitas hunian.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa program penanggulangan TBC tidak hanya berorientasi pada target penemuan kasus.
Penemuan pasien harus diikuti dengan pengobatan yang tuntas dan pemantauan yang berkesinambungan.
Tanpa itu, peningkatan angka deteksi tidak otomatis berujung pada penurunan penularan.
Di sisi lain, perbandingan dengan Bangka Belitung juga perlu dibaca secara hati-hati. Perbedaan karakteristik wilayah, distribusi penduduk, akses fasilitas kesehatan, serta kemampuan surveilans dapat memengaruhi angka yang tercatat.
Membandingkan dua provinsi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut berisiko mengabaikan akar masalah yang sebenarnya.
Pernyataan seorang pejabat kesehatan seharusnya menjadi pintu masuk bagi penjelasan ilmiah yang lebih terbuka, bukan berhenti sebagai informasi peringkat yang mengundang perhatian.
Publik membutuhkan data yang dapat diuji, bukan sekadar angka yang terdengar mengkhawatirkan.
Dalam penanggulangan TBC, yang lebih penting bukan siapa yang berada di urutan pertama atau kedua.
Yang mendesak adalah mengetahui di mana penularan berlangsung, siapa yang paling rentan, mengapa kasus terus ditemukan, dan apakah intervensi pemerintah benar-benar mampu memutus rantai penularan.
Sebab, ketika angka hanya digunakan untuk menyusun peringkat tanpa menjelaskan konteksnya, statistik kehilangan fungsi terpentingnya: membantu pemerintah memahami persoalan dan melindungi kesehatan masyarakat.
*Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia)
