Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli. (Foto: Dok. ddjp)
Penerapan kebijakan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan Jakarta mulai berdampak pada aktivitas ekonomi. Sejumlah pusat perbelanjaan yang akses utamanya melewati ruas ganjil-genap mengalami penurunan kunjungan hingga omzet.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, setelah kebijakan ganjil-genap berjalan hampir 10 tahun.
“Sejumlah mal yang akses utamanya melalui ruas ganjil-genap cukup terdampak,” kata Taufik, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Sabtu 3 Oktober 2026.
Menurut dia, sejumlah pelaku usaha mengeluhkan penurunan kunjungan dan omzet. Bahkan, ada usaha yang akhirnya gulung tikar.
Karena itu, Taufik meminta evaluasi ganjil-genap secara menyeluruh. Melihat data dampaknya terhadap lalu lintas. Sekaligus dampak perekonomian.
“Sudah waktunya dievaluasi secara menyeluruh, bukan berarti harus dihapus atau dilonggarkan,” kata politisi PKS ini.
Ia menilai, masyarakat dapat beralih ke pusat perbelanjaan lain yang akses kendaraannya tidak terkena ganjil-genap. Kondisi itu bagi masyarakat yang hanya memiliki satu mobil.
Ketika nomor pelat kendaraan tidak sesuai dengan tanggal ganjil-genap, masyarakat sebaiknya memilih berbelanja atau beraktivitas di lokasi lain yang aksesnya lebih mudah.
Taufik khawatir, kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat menggeser pusat kegiatan perdagangan ke wilayah pinggiran Jakarta.
Dampaknya, kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, hingga potensi penerimaan daerah berisiko ikut berpindah keluar Jakarta.
“Jangan sampai kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan potensi PAD berpindah keluar Jakarta,” kata Taufik.
Karena itu, ia meminta evaluasi ganjil-genap tidak hanya berpatokan pada tingkat kemacetan. Pemerintah perlu mengukur volume kendaraan, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, hingga dampaknya terhadap jalan alternatif.
“Jangan sampai satu jalan lebih lancar, tapi kemacetan hanya berpindah ke jalan lain,” kata Taufik.
Menurut Taufik, kondisi transportasi Jakarta saat ini juga sudah berbeda dibandingkan ketika kebijakan ganjil-genap pertama kali diterapkan.
Kini, Jakarta punya MRT, LRT, serta jaringan Transjakarta dan Mikrotrans yang semakin berkembang dan terintegrasi. “Ganjil-genap harus dievaluasi sesuai kondisi Jakarta sekarang,” katanya.
Ia berharap, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan kajian berbasis data sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.
Jika data menunjukkan ganjil-genap masih efektif, aturan tersebut dapat dipertahankan dengan penyempurnaan.
Namun, jika efektivitasnya menurun atau menimbulkan dampak ekonomi yang besar, pemerintah perlu mencari alternatif untuk mengendalikan arus lalu lintas Jakarta.
