Berita

DPRD DKI Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. (Foto: Dok. ddjp)

Politik

DPRD DKI Usul Revisi UU DKJ

SABTU, 03 OKTOBER 2026 | 01:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DPRD DKI Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.

Antara lain terkait RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, usulan tersebut untuk memastikan kebutuhan dan karakteristik Jakarta dapat terakomodasi dalam regulasi yang mengatur Provinsi DKJ.


“Khususnya perubahan Pasal 11 ayat 3,” kata Suhud, Jumat 2 Oktober 2026.

Latar belakang usulan itu, ungkap dia, yakni rasio representasi antara anggota DPRD dengan jumlah penduduk Jakarta perlu dijaga agar tetap ideal.

Saat ini, jumlah anggota DPRD DKI Jakarta sebanyak 106 kursi. Namun, berdasarkan undang-undang tersebut berpotensi penurunan alokasi, yakni menjadi 85 kursi.

Sebelumnya, pengaturan kekhususan Jakarta dalam UU Nomor 29/2007, jumlah anggota DPRD dapat mencapai 125 persen dari jumlah maksimal berdasarkan kategori jumlah penduduk.

Hal itu berkaitan dengan karakteristik Jakarta yang tidak punya DPRD tingkat kabupaten atau kota. Perubahan bisa berpengaruh langsung terhadap rasio representasi masyarakat Jakarta.

“Jakarta itu, satu anggota dewan harus menampung aspirasi sampai 100 ribu warga,” kata Suhud.

Kondisi demikian berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena itu, butuh pengaturan yang mampu menjaga representasi masyarakat di DPRD tetap proporsional.

“Nah, saya kira ini problem. Sehingga terjadi bottleneck terhadap aspirasi warga,” kata Suhud.

Pembahasan revisi UU DKJ, harap Suhud, menghasilkan rasio representasi yang lebih ideal. Dengan demikian, aspirasi masyarakat terserap dan ditindaklanjuti secara optimal.

“Ini kita usulkan agar rasio representasi itu bisa ideal dan aspirasi warga itu bisa ditampung dengan cepat,” kata Suhud.

DPRD DKI masih mengkaji untuk mendapatkan angka rasio representasi yang tepat. Perbandingan dengan provinsi lain menjadi salah satu bahan dalam kajian tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya