Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir seharusnya dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi nasional, khususnya dengan memperkuat ekspor dan memperbaiki neraca transaksi berjalan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 kembali mencatat surplus sebesar 0,45 miliar dolar AS.
Kondisi tersebut, menurut disorot Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menunjukkan pentingnya memperkuat sumber devisa yang lebih berkelanjutan.
Untuk itu, PKS mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lima pilar utama. Pertama, memperkuat ekspor bernilai tambah melalui hilirisasi manufaktur yang kompetitif sehingga Indonesia tidak bergantung pada ekspor komoditas mentah.
Kedua, memperluas pasar ekspor nontradisional melalui penguatan diplomasi perdagangan dan pembiayaan ekspor. Ketiga, mendorong UMKM berorientasi ekspor melalui sertifikasi, digitalisasi, dan integrasi dengan rantai pasok global.
Keempat, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, pangan, dan barang modal dengan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Kelima, mengoptimalkan investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI) yang membawa transfer teknologi dan mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
“Ketahanan rupiah tidak boleh bertumpu pada aliran modal portofolio yang rentan terhadap perubahan sentimen global. Indonesia membutuhkan sumber devisa struktural yang lebih kokoh melalui ekspor, investasi produktif, dan peningkatan daya saing industri nasional,” tegas Handi, Jumat, 2 Oktober 2026.
Ia menambahkan, stabilitas makroekonomi membutuhkan konsistensi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan strategi pembangunan nasional.
Dalam konteks APBN, disiplin fiskal menurut Handi tidak cukup hanya dilihat dari pengendalian angka defisit. Kualitas belanja, efektivitas program prioritas, transparansi pembiayaan, serta keberlanjutan fiskal jangka menengah juga harus menjadi perhatian.
“Belanja negara harus benar-benar mampu menggerakkan pertumbuhan produktif, memperluas kapasitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat basis penerimaan negara,” ujarnya.
Handi menegaskan, pelemahan rupiah harus menjadi early warning bagi pengelolaan makroekonomi nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu merespons dinamika tersebut secara terkoordinasi, terukur, dan transparan melalui tiga agenda utama, yakni menjaga stabilitas moneter, memperkuat fundamental fiskal dan kredibilitas kebijakan, serta memperluas kapasitas produksi dan ekspor nasional.
“Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat, salah satunya tercermin dari posisi cadangan devisa. Namun, modal tersebut harus dikonversi menjadi kepercayaan pasar, produktivitas riil, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Handi.
“Rupiah yang stabil merupakan instrumen penting untuk menjaga daya beli rakyat, memperkokoh dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
