Ekonom senior Burhanuddin Abdullah saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis & Prabowonomics” yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPP PKB, Jakarta. (Foto: RMOL)
Indonesia membutuhkan cara-cara baru dalam pembangunan ekonomi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target tersebut bukan sesuatu yang mustahil selama pemerintah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan.
Hal itu disampaikan ekonom senior Burhanuddin Abdullah saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis & Prabowonomics” yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.
Dalam paparannya, Burhanuddin menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama untuk menggerakkan pembangunan dan peradaban. Ia mengatakan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan jumlah masyarakat berpendidikan dan berkapasitas tinggi.
“Kita sering mengatakan Indonesia ini banyak orang pintar. Sebetulnya sedikit sekali. Paling 7 persen kalau semua sarjana itu dianggap orang pintar,” kata Burhanuddin.
Menurut dia, untuk menciptakan perubahan besar dalam peradaban, budaya, dan pemikiran, dibutuhkan proporsi masyarakat berkapasitas tinggi yang jauh lebih besar. Ia menyebut angka sekitar 20 persen sebagai salah satu ukuran yang diperlukan untuk menciptakan critical mass yang mampu menggerakkan perubahan.
“Untuk satu critical mass untuk menggerakkan peradaban, budaya dan pikiran diperlukan paling tidak 20 persen orang pintar. Kita baru 7 persen dalam 70 tahun,” ujarnya.
Burhanuddin melihat pembangunan sektor pendidikan yang tengah didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mengejar ketertinggalan tersebut. Menurutnya, berbagai program pembangunan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan memiliki keterkaitan dengan visi Indonesia Emas dan Astacita.
“Sekarang Presiden sangat semangat dan visioner untuk membuat sekolah macam-macam karena ingin mengejar orang pintar tadi. Situasi itulah yang kemudian memunculkan Indonesia Emas dan Astacita. Intinya, kita ingin lebih cepat karena kita sudah sangat lambat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan perhitungan yang pernah dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai target pertumbuhan ekonomi dan keluarnya Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Menurut Burhanuddin, dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun, Indonesia diproyeksikan keluar dari middle income trap pada 2041. Sementara jika pertumbuhan mencapai 7 persen per tahun, target tersebut dapat dicapai lebih cepat pada 2038.
Namun, target tersebut kemudian didorong lebih tinggi menjadi 8 persen. Burhanuddin menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen tetap memungkinkan dicapai Indonesia, dengan catatan terdapat perubahan mendasar dalam cara pembangunan ekonomi dilakukan.
“Presiden bilang target 8 persen, lebih cepat lagi. Apa mungkin? Sangat mungkin bisa mencapai 8 persen. Kita pernah tumbuh 8 persen, bukan hanya sekali, tapi lima kali di zaman Orde Baru dulu. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa?” ujarnya.
Menurut Burhanuddin, terdapat dua kunci utama untuk mencapai pertumbuhan tersebut, yakni peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ia menekankan, Indonesia tidak bisa menggunakan pendekatan pembangunan yang sama dengan masa lalu jika ingin menghasilkan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Perubahan strategi diperlukan agar ekonomi tidak kembali terjebak pada pola pertumbuhan sekitar 5 persen.
“Cara kita memang harus berbeda. Kalau caranya sama seperti yang lalu, pertumbuhan kita tetap 5 persen. Kunci paling pokok mewujudkan itu cuma dua, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi,” katanya.
Burhanuddin kemudian mengutip sebuah ungkapan yang populer dikaitkan dengan Albert Einstein mengenai pentingnya mengubah cara berpikir ketika ingin memperoleh hasil yang berbeda.
“Kegilaan itu adalah ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi kita ingin hasil yang berbeda,” ujarnya.
Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan upaya untuk mengubah pendekatan pembangunan dibandingkan periode-periode sebelumnya.
“Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini sudah sangat banyak yang berbeda. Kita semua akan melakukan pembangunan ke depan dengan cara yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan,” katanya.
Kendati begitu, Burhanuddin menegaskan, perubahan cara pembangunan bukan berarti mengubah tujuan akhir pembangunan nasional. Menurutnya, tujuan yang hendak dicapai tetap sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, pengamat ekonomi Didik J. Rachbini, pengamat ekonomi dan teknologi Poltak Hotradero, serta Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Chandra Wijaya.
