Ilustrasi. (Foto: Freepik)
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir disorot Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar dinamika pasar jangka pendek, tetapi menjadi sinyal penting untuk memperkuat fundamental ekonomi, menjaga konsistensi kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan investor.
“Pelemahan rupiah tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan intervensi pasar. Ini menjadi momentum untuk memperkuat fundamental ekonomi, meningkatkan kredibilitas kebijakan, dan menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Handi, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Handi, tekanan terhadap rupiah merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.
Dalam Tinjauan Kebijakan Moneter September 2026, Bank Indonesia mencatat prospek ekonomi global masih lemah dengan pertumbuhan yang tertahan di kisaran 3,0 persen dan tekanan inflasi berada di level 4,6 persen.
Di sisi lain, suku bunga kebijakan Amerika Serikat berada pada kisaran 3,75–4,00 persen yang turut meningkatkan daya tarik aset berdenominasi dolar AS.
Handi memahami Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan yang tidak sederhana, yakni menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi serta memastikan ketersediaan likuiditas bagi sektor riil.
Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22–23 September 2026 yang mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal.
PKS mendorong Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter melalui intervensi pasar valuta asing yang terukur, pemanfaatan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), penguatan instrumen lindung nilai atau hedging, serta pengelolaan likuiditas rupiah secara pruden.
“Efektivitas bauran kebijakan tersebut harus ditopang komunikasi yang transparan, konsisten, dan kredibel. Pelaku pasar perlu mendapatkan kejelasan mengenai arah kebijakan dan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas,” kata Handi.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan BI perlu diperkuat, tetapi tetap harus menjaga batas tanggung jawab serta kredibilitas kelembagaan masing-masing.
“Stabilisasi rupiah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap transmisi suku bunga kredit, biaya modal dunia usaha, investasi, serta kemampuan sektor produktif dalam menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
