Wamenkeu Juda Ungkap Ketergantungan Asing di SBN Menyusut, Sisa 13-14 Persen

Ketergantungan Indonesia terhadap investor asing dalam pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) terus menyusut dalam satu dekade terakhir.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Ia mengatakan, porsi kepemilikan SBN oleh investor asing kini hanya berada di kisaran 13-14 persen. Padahal, sekitar 10 tahun lalu, hampir 40 persen SBN Indonesia masih dikuasai investor asing.

"SBN kita sekarang ini mungkin hanya 13 persen, 14 persen yang dimiliki oleh asing. 10 tahun lalu SBN kita hampir 40 persen dimiliki oleh asing. Sekarang hanya 13, 14," kata Juda dalam media briefing di Bogor, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.

Menurut Juda, menyusutnya porsi asing membuat pasar keuangan domestik tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal.

Karena itu, pemerintah akan tetap menjaga defisit dan pembiayaan dalam batas yang aman dan berkelanjutan.

"Ini tentu saja bisa mengurangi kerentanan di pasar uang dan pasar valas kita. Kebijakan utamanya adalah tentu saja terus mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas yang aman dan sustainable," ujarnya.

Juda mengatakan pemerintah juga terus melakukan pengelolaan utang secara aktif. Langkah ini dilakukan agar imbal hasil SBN tetap menarik bagi investor, tetapi biaya pembiayaan pemerintah tidak membengkak.

"Pembiayaan utang sebagai langkah antisipatif dan aktif debt management harus dilakukan untuk mengelola supaya bagaimana kita tetap menarik, yield kita tetap menarik, dan cost-nya tidak terlalu besar," jelasnya.

Selain melalui SBN, pemerintah juga mengoptimalkan peran Badan Layanan Umum (BLU) dan Special Mission Vehicle (SMV) untuk mendukung pembiayaan investasi.

"Ini lebih kepada untuk investasi, pembiayaan melalui investasi," lanjut Juda.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan untuk menghadapi ketidakpastian.

Menurut Juda, optimalisasi SAL tidak hanya berfungsi sebagai buffer, tetapi juga dapat membantu menjaga likuiditas perbankan dan memperbaiki pengelolaan kas pemerintah.

"Optimalisasi SAL ini juga sebagai buffer untuk mitigasi ketidakpastian, untuk mengelola juga likuiditas yang ada di perbankan, tapi at the same time ini juga pengelolaan cash management di Kementerian Keuangan juga menjadi lebih baik," tandasnya.