Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih berada pada level relatif tinggi.
Hal tersebut tergambar dalam hasil Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang dilakukan pada 8-20 September 2026 terhadap 1.400 responden di seluruh wilayah Indonesia.
Survei LKPI mencatat, sebanyak 80,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja kepemimpinan Prabowo Subianto, sementara sebanyak 14,4 persen menyatakan tidak puas. Adapun 4,9 persen responden memilih tidak memberikan jawaban.
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri dilantik untuk masa jabatan 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
"Temuan tersebut menunjukkan bahwa memasuki periode mendekati dua tahun pemerintahan, persepsi publik terhadap kinerja Prabowo masih didominasi penilaian positif, Meskipun terdapat kelompok masyarakat yang memberikan penilaian berbeda pada sejumlah sektor," kata Peneliti LKPI Irwan Ardiansyah, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.
Kepercayaan kepada Presiden Capai 82,1 PersenSelain mengukur kepuasan terhadap kinerja, LKPI juga mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo Subianto. Hasilnya sebanyak 82,1 persen responden menyatakan percaya kepada Prabowo, sedangkan sebanyak 12,8 persen menyatakan tidak percaya. Sementara 5,1 persen responden tidak memberikan jawaban.
"Angka kepercayaan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam membaca persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional menjelang dua tahun pemerintahan," kata Irwan.
Namun, tingkat kepuasan tersebut tidak seragam pada seluruh bidang kebijakan.
Ekonomi Menjadi Salah Satu Catatan Utama
Di sektor ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat tercatat 52,8 persen. Sebaliknya, 41,5 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 5,7 persen tidak memberikan jawaban.
Data tersebut memperlihatkan adanya jarak penilaian yang lebih tipis dibandingkan dengan sejumlah sektor lainnya. Artinya, meskipun lebih dari separuh responden memberikan penilaian positif, sektor ekonomi masih menjadi salah satu bidang yang mendapatkan perhatian cukup besar dari masyarakat.
Sementara itu, terkait eksekusi, keberanian, dan keberpihakan pemerintah terhadap program-program kerakyatan, sebanyak 79,1 persen responden menyatakan puas. Sebanyak 16,7 persen menyatakan tidak puas dan 4,2 persen tidak memberikan jawaban.
"Temuan ini menunjukkan bahwa program yang dipersepsikan memiliki orientasi langsung kepada masyarakat memperoleh tingkat penerimaan yang relatif tinggi dalam survei," kata Irwan.
Publik Menilai Situasi Politik Relatif Stabil
Dalam aspek politik, survei LKPI juga memotret persepsi masyarakat terhadap kondisi politik Indonesia. Sebanyak 65,9 persen responden menyatakan nyaman dan menilai kondisi politik Indonesia baik.
Sebanyak 16,3 persen menilai kondisi tersebut patut diapresiasi.
Di sisi lain, sebanyak 14,9 persen responden menyatakan membutuhkan oposisi, sedangkan 2,9 persen tidak memberikan jawaban.
Dengan demikian, survei tidak hanya menunjukkan adanya penilaian positif terhadap stabilitas politik, tetapi juga memperlihatkan masih terdapat sebagian responden yang menganggap keberadaan oposisi diperlukan dalam kehidupan demokrasi.
Diplomasi Luar Negeri Dinilai Berkaitan dengan Strategi Ekonomi
Kinerja Prabowo dalam melakukan kunjungan luar negeri dan menjalankan strategi diplomasi untuk membenahi sektor ekonomi juga menjadi bagian yang diukur LKPI.
Sebanyak 82,4 persen responden menyatakan yakin dan menilai Presiden mampu menjalankan strategi tersebut.
Sementara sebanyak 8,9 persen responden menyatakan tidak yakin dan menilai tidak mampu, sedangkan sebanyak 8,7 persen Tidak memberikan jawaban.
Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas diplomasi luar negeri Presiden, sebagaimana dipersepsikan responden, memperoleh tingkat keyakinan publik yang cukup tinggi, terutama ketika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi nasional.
Pemberantasan Korupsi dan Demokratisasi
Pada sektor pemberantasan korupsi, Sebanyak 81,3 persen responden menyatakan puas terhadap langkah yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 16,4 persen menyatakan tidak puas dan 2,3 persen tidak memberikan jawaban.
Sementara pada aspek demokratisasi dan kebebasan berpendapat, tingkat kepuasan mencapai 80,1 persen. Sebanyak 11,8 persen responden menyatakan tidak puas dan 8,1 persen tidak memberikan jawaban.
"Data tersebut memperlihatkan bahwa penilaian publik terhadap dua isu tersebut berada pada tingkat kepuasan di atas 70 persen dalam survei LKPI," kata Irwan.
Penanganan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Pada aspek penanganan kemiskinan, sebanyak 79,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 11,7 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 9,2 persen tidak memberikan jawaban.
Untuk program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial, tingkat kepuasan tercatat sedikit lebih tinggi, yakni 71,8 persen.
Sementara 25,3 persen responden menyatakan tidak puas dan 2,9 persen tidak memberikan jawaban.
Temuan ini menunjukkan bahwa program yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial menjadi salah satu aspek yang mendapatkan penilaian positif dari mayoritas responden.
Harga Bahan Pokok Masih Menjadi Perhatian
Berbeda dengan sejumlah indikator lainnya, persoalan stabilitas harga dan kenaikan harga bahan pokok menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah.
Sebanyak 51,6 persen responden menyatakan puas, sedangkan 40,8 persen menyatakan tidak puas. Sebanyak 7,6 persen responden tidak memberikan jawaban.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa isu daya beli dan harga kebutuhan pokok masih menjadi perhatian penting dalam persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dengan selisih kepuasan dan ketidakpuasan yang relatif tidak terlalu jauh, isu harga bahan pokok menjadi salah satu bidang yang memiliki ruang cukup besar untuk menjadi perhatian kebijakan pemerintah ke depan.
MBG Mendapat Dukungan, 71,8 Persen Minta DilanjutkanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang secara khusus diukur dalam survei LKPI.
Hasil survei menunjukkan 69,8 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG.
Sebanyak 27,5 persen menyatakan tidak puas dan 2,7 persen tidak memberikan jawaban.
Menariknya, ketika responden ditanyakan mengenai keberlanjutan program tersebut, 71,8 persen menyatakan MBG perlu dilanjutkan.
Sebanyak 17,4 persen responden berpandangan bahwa program tersebut perlu dievaluasi, sedangkan 8,1 persen meminta agar MBG dihentikan. Adapun 2,7 persen tidak memberikan jawaban.
Dengan demikian, data survei memperlihatkan bahwa dukungan terhadap keberlanjutan MBG lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap pelaksanaannya. Hal ini dapat dibaca sebagai adanya dukungan terhadap tujuan program, sekaligus adanya ruang evaluasi terhadap implementasinya.
Survei LKPI dilaksanakan pada 8-20 September 2026 dengan melibatkan 1.246 orang responden yang tersebar di 36 provinsi hampir seluruh wilayah Indonesia.
Metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 3,1 persen.
Sementara survei dilakukan melalui wawancara face to face dan panggilan telepon yang dipandu langsung oleh pewawancara ke nomor ponsel virtual yang dihasilkan secara acak, dengan tingkat kontak melalui telepon selular sebesar 35, persen dan tingkat respons sebesar 33,1 persen dan wawancara face to face sebesar 64,4 persen dengan tingkat respons 58,3 persen.
