Berita

Muhadjir Effendy saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam Podcast EdShareOn, Eddy Sharing and Discussion. (Foto: Istimewa)

Pemerintahan

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

KAMIS, 01 OKTOBER 2026 | 22:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Prof. Muhadjir Effendy mengungkap sejumlah pengalaman dan tantangan yang dihadapinya selama menduduki berbagai jabatan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam Podcast EdShareOn, Eddy Sharing and Discussion, dikutip Kamis 1 Oktober 2026.

Dalam perbincangan tersebut, Muhadjir yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2019-2024, serta Menteri Agama ad interim pada 30 Juni hingga 19 Juli 2022, membahas berbagai persoalan strategis yang pernah dihadapinya.


Salah satu yang disoroti adalah persoalan pendidikan, khususnya kualitas dan kesejahteraan guru. Muhadjir secara terbuka mengungkapkan penyesalannya karena belum dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara optimal saat menjabat sebagai Mendikbud.

"Saya merasa bersalah ketika menjadi Mendikbud. Usaha meningkatkan kesejahteraan guru tidak berhasil maksimal," kata Muhadjir.

Di sisi lain, menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan dan tantangan bonus demografi.

Selain pendidikan, Muhadjir juga membagikan pengalamannya terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyoroti tantangan besar dalam mengelola kebutuhan jemaah Indonesia yang jumlahnya sangat besar serta pentingnya pembenahan sistem dan tata kelola haji.

Muhadjir menilai perubahan tata kelola penyelenggaraan haji perlu dipersiapkan secara matang agar sistem pelayanan dapat menjawab kebutuhan jemaah di masa mendatang.

Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari perbincangan yang membahas pendidikan, sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan haji secara lebih luas.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya