Berita

Ilustrasi hoaks. (Foto: Net)

Politik

HMI Dukung Bakom Hadapi Hoaks Anonim, Saeful Bahri: Sabotase Terukur

KAMIS, 01 OKTOBER 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendukung sikap Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang memilih terbuka menghadapi berbagai tudingan yang disebarkan melalui akun anonim di media sosial.

Wakil Bendahara Umum PB HMI, Saeful Bahri menilai langkah Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dan jajaran memberikan klarifikasi dengan data serta dokumen resmi perlu didukung.

"Serangan anonim ini jelas murni sabotase yang terukur. Segala tudingan miring, mulai dari isu titipan partai politik, manipulasi anggaran puluhan miliar, hingga fitnah terkait status hukum di KPK, sudah dipatahkan dengan bukti administratif yang valid dari institusi terkait," kata Saeful dalam keterangannya, Kamis, 1 Oktober 2026.


Menurutnya, keterbukaan Bakom penting agar setiap informasi yang berkembang di ruang publik dapat diuji berdasarkan fakta dan mekanisme resmi.

Saeful juga menyoroti proses pengadaan di Bakom yang melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Sekretariat Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP, hingga Kejaksaan Agung.

Ia menilai keterlibatan sejumlah lembaga tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan berlapis dalam tata kelola pengadaan.

"Setiap tudingan terkait tata kelola dan anggaran semestinya diuji melalui data serta mekanisme resmi, bukan informasi anonim yang tidak dapat diverifikasi," tegasnya.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial, Saeful mendorong aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, menelusuri akun-akun yang diduga menyebarkan fitnah apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

"Ruang publik kita tidak boleh diracuni oleh operasi hitam dari oligarki maupun kepentingan asing yang bersembunyi di balik layar. Bakom RI harus terus maju, fokus bekerja untuk negara, dan jangan pernah mundur satu langkah pun menghadapi teror hoaks," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya