Berita

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Bahlil Rangkap Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi, Ini Alasannya

KAMIS, 01 OKTOBER 2026 | 16:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi mendapat tugas baru setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. 

Rangkap jabatan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. 

Bahlil menjelaskan, pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi berkaitan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita, khususnya percepatan hilirisasi dan transisi energi. 


Menurutnya, koordinasi melalui Kemenko diperlukan agar pelaksanaan agenda tersebut dapat dipercepat.

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan. Demikian," jelasnya.

Bahlil mengatakan untuk sementara waktu dirinya tetap berkantor di Kementerian ESDM sembari melihat perkembangan penugasan tersebut. 

Menurutnya, sektor ESDM memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi, mengingat sebagian besar investasi berada di sektor tersebut.

Saat ditanya apakah akan ada Menteri ESDM baru setelah dirinya merangkap sebagai Menko, Bahlil enggan menjawab lebih jauh. 

Dia menegaskan hanya akan menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keppres.

"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres (Keputusan Presiden) Bapak Presiden," tegasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya