Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto. (Foto: Dok. Pribadi)
Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto menyoroti paradoks dunia ketenagakerjaan Indonesia. Di tengah keluhan dunia usaha yang kesulitan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, terdapat 1,03 juta lulusan pendidikan tinggi yang masih menganggur.
Berdasarkan data BPS melalui Sakernas Mei 2026, jumlah pengangguran mencapai 7,22 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,65 persen. Sekitar 1,03 juta di antaranya merupakan lulusan D-IV, S1, S2, dan S3.
Pulung menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan pendidikan dengan dunia kerja.
“Jangan salahkan SDM kita yang tidak memenuhi kualifikasi industri. Coba kita koreksi diri, apakah sistem pendidikan kita sudah memikirkan ke mana lulusannya nanti akan tertampung,” ujar Pulung dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurutnya, kelangkaan tenaga kerja pada kompetensi tertentu di tengah tingginya pengangguran menunjukkan adanya
mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.
Data Apindo pada September 2026 mencatat sekitar 38 persen pekerja mengalami
vertical mismatch dan 33,5 persen mengalami
horizontal mismatch. Kondisi itu menunjukkan ketidaksesuaian tingkat maupun bidang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalankan.
Pulung mendorong penguatan program magang mahasiswa dan peserta didik di dunia industri. Namun, program tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas akademik.
“Mahasiswa jangan baru mengenal dunia industri setelah lulus. Mereka harus sudah bersentuhan dengan dunia kerja ketika masih kuliah,” katanya.
Ia menilai keberhasilan program magang seharusnya diukur dari tingkat penyerapan peserta ke dunia kerja, bukan sekadar jumlah peserta dan sertifikat.
“
Output magang bukan dihitung dari jumlah peserta dan sertifikat. Tapi berapa banyak peserta program magang terserap dalam dunia usaha,” tegas Pulung.
Karena itu, pemerintah diminta mengintegrasikan perencanaan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan kompetensi industri harus menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan program studi, kurikulum, pendidikan vokasi, pelatihan hingga sertifikasi.
“Industri harus ikut memberi tahu kompetensi apa yang dibutuhkan. Kampus harus menyiapkan lulusan berdasarkan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan pekerjaan. Kalau keduanya berjalan sendiri-sendiri,
mismatch akan terus terjadi,” katanya.
Pulung menegaskan keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah lulusan.
“Ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya berapa banyak orang yang lulus, tetapi apakah mereka memiliki kompetensi yang relevan dan dapat masuk ke pasar kerja,” pungkasnya.
