Kapuspen TNI, Mayjen Muhammad Nas. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Mabes TNI menghormati mekanisme hukum yang ada terkait keterlibatan anggota TNI Angkatan Darat (AD) Kolonel Cpl Budi Utomo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas memastikan pihaknya terus menjamin independensi dalam perkara ini.
“TNI menghormati mekanisme dan proses yang berlaku, menjamin independensi hukum,” jelas Nas saat dikonfirmasi lewat pesan singkat oleh wartawan di Jakarta pada Rabu, 30 September 2026.
Kendati demikian, Nas tak menjelaskan lebih lanjut ihwal status dari Kolonel Cpl Budi Utomo saat ini.
Sebelumnya Kejagung menetapkan eks Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel Cpl Budi Utomo jadi tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.
Budi Utomo kini ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) secara koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) pada Agustus 2026.
"Terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dalam konferensi pers di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 29 September 2026.
Dalam perkara ini, Budi Utomo berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa. Ia terlibat dalam pengadaan sepeda motor listrik bersama Lodewyk Pusung yang saat itu menjabat Wakil Kepala BGN serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.
Pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1 triliun tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan.
Dalam realisasinya, Kejagung menyebut baru 3.229 unit dari total 21.081 unit kendaraan yang telah diterima.
Sebelum menetapkan Budi Utomo, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara yang sama.
